Jalan Tol Medan-Binjai Siap Dilalui

MENINJAU : Gubsu Tengku Erry Nuradi meninjau persiapan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yang akan dilalui pasca diresmikan Presiden Joko Widodo. (foto:uja/mm)
MENINJAU : Gubsu Tengku Erry Nuradi meninjau persiapan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yang akan dilalui pasca diresmikan Presiden Joko Widodo. (foto:uja/mm)

MEDAN – Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai sepanjang 10,6 Km siap dioperasionalkan melalui pintu gerbang Helvetia,Medan. Untuk seksi Jalan Tol Tanjung Mulia sepanjang 3,3 Km diprediksi rampung akhir Desember 2017.

Prsiapan Jalan Tol Medan – Binjai yang akan diresmikan Presiden Jokowi pada tanggal 15-16 Oktober ini ditinjau langsung Gubsu,  Tengku Erry Nuradi dan Kadis PU Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu, Abdul Haris, Kadis Perhubungan Sumut, Anthony Siahaan bersama pimpinan proyek PT Hutama Karya, Hestu Budi. "Dengan dioperasionalkannya jalan tol Medan Binjai ini maka dapat menjadi jalur alternatif untuk mempersingkat waktu tempuh," kata Erry, Senin (9/10/2017).

Yang masih terkendala saat ini di pintu tol seksi Tanjung Mulia, tepatnya di Jalan Kapten Sumarsono, yakni persoalan masalah pembebasan lahan disebabkan tumpang tindih kepemilikan lahan. “"Kalau keseluruhan jalan tol dari Binjai inu bisa menyambung ke jalan tol Tanjung Mulia dan dilanjutkan dari Tanjung Mulia ke Kualanamu dan dari Kualanamu ke Tebing Tinggi," katanya.

Kepala Kanwil BPN Sumut, Bambang Priono mengatakan, untuk seksi Tanjung Mulia, jalan Kapten Sumarsono sepanjang 3,3 Km memang masih kendala pembebasan lahan.

Dikatakan Bambang, awalnya para penggarap menduduki lahan sampai memiliki keturunan. Sementara tahun 1973 terbit sertifikat hak milik dan dari enam yang memiliki sertifikat baru tiga yang berhasil dijumpai tim. Tapi terakhir ada juga gugatan di pengadilan sebagai pemegang grant sultan. "Sesuai pasal 86  UU Pengadaan Tanah kalau terjadi sengketa atau perkara maka solusinya adalah konsinyasi," kata Bambang.

Sehingga lanjut Bambang kalau nanti sudah konsinyasi maka pembayaran akan dititipkan ke pengadilan. Nantinya pengadilan akan memanggil pihak yang bersengketa. Jadi kalaupun ada gugatan siapa yang menang perkara pihak tersebutlah yang nanti akan dibayarkan ganti rugi lahannya.

Sementara PT Hutama Karya, Hestu Budi mengatakan untuk kondisi eksisting badan jalan sudah 100 persen. Hanya butuh beberapa penyempurnaan saja sebelum operasional dimulai setelah dibuka Presiden Joko Widodo.(uja/mm)