Jika Langgar Prokes, Pengelola Jambur Bakal Dipidana

KARO - Forkopimda Karo mengimbau pengelola Jambur dan pemilik hajatan (pesta) agar mematuhui protokol kesehatan (Prokes) COVID-19. Jika tetap abai maka bakal disanksi pidana.

Sikap tegas ini disampaima Kadis Parawisata Karo Munarta Ginting dalam rapat koordinasi yang dihadiri Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Forkopimda diantaranya Dandim 0205/TK Letkol Kav Yuli eko Hadyanto, Kabag Ops Polres Karo Kompol Dearma Munte, dan OPD, Selasa (12/1/2021), di Ruang Rapat Asisten Pemkab Karo di Kabanjahe.

Dikatakan Munarta, dalam menentukan sikap dan sanksi bagi pelanggar Prokes, maka lebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada pengelola maupun masyarakat tetang tatacara prokes COVID-19.

“Jika ke depan ada yang melanggar Prokes, sesuai aturan akan kena tindak oleh Satgas Penanggulangan Covid-19,” jelasnya.

Sementara itu, Dandim 0205/TK Letkol Kav Yuli Eko Hadyanto mengakui jika akhir-akhir ini melihat banyak kegiatan pesta di Jambur Kabanjahe yang belum maksimal melaksanakan protokol kesehatan.

“Kita heran pelaksanaan pesta adat, seharusnya harus ada rambu dan aturan pembatasan mencegah kerumunan. Bukan kebablasan dan efeknya bisa menimbulkan cluster baru COVID-19,” kata Yuli Eko.

Kabag Hukum Monika Maytrisa Purba mengatakan, pada prinsipnya aturan dari tingkat pusat sudah jelas. Baik dalam Instruksi Mendagri No. 1/2021 menyebutkan, perlunya pembatasan mobilitas masyarakat mencegah varian baru COVID-19.

Hal ini juga menjadi keprihatinan Bupati Karo Terkelin Brahmana. Dijelaskannya, jika ada indikasi selama ini pengendoran Prokes dari isntansi terkait. Sehingga kembali diingatkan kepada semua pihak untuk tetap menerapkan Prokes Covid-19 tersebut.

“Ini pembelajaran bagi kita semua. Jangan nanti muncul cluster-cluster baru, kita saling menyalahkan dan saling mencari kambing hitam. Padahal semua sudah ada aturan dan mekanisme,” terangnya.

Sebagai leading sektor pariwisata, ujar Bupati Karo, pihaknya menganjurkan semua pihak untuk segera melakukan koordianasi dan kolaborasi dengan OPD terkait, pihak pengelola jambur dan kepala desa. Sehingga mereka paham Prokes yang sebenarnya sesuai ketentuan yang telah ada.

“Jangan pernah ragu menegakkan aturan. Jika perlu bubarkan kerumunan yang melanggar aturan. Pembubaran demi kebaikan semua pihak, tidak masalah. Pasti masyarakat mendukung,” tegas Bupati Karo.

Menyikapi pelanggaran Prokes pada acara pesta adat maupun hajatan pesta, Kapolres Tanah Karo melalui Kabag Ops Kompol Dearma Munthe menyatakan, siap mendukung Satpol PP sebagai ujung tombak pemantau penertiban pelanggar Prokes. Serta akan bersinergi dengan TNI dalam melakukan penegakan hukum.