Kasus DBH PBB, Kantor Bupati Labura dan Labusel Digeledah Polda Tipidkor Sumut

Tim Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut menyita barang bukti usai menggeledah Kantor Bupati Labura dan Bupati Labusel.(Foto:MEDANmerdeka/Ist)

MEDAN – Terkait kasus dana bagi hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kantor Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) dan Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) digeledah petugas Subdit III/Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Polda Sumut, Kamis (18/7/2019).

Penggeledahan dilakukan di Ruangan Kerja Bupati Labura, Khairuddin Syah Sitorus dan Ruangan Kerja Bupati Labusel, Wildan Aswan Tanjung terkait proses penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Direktur Ditreskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana membenarkan penyidik Polda Sumut telah menggeledah Ruangan kedua Kepala Daerah tersebut. "Iya memang ada kita lakukan penggeledahan di Kantor Bupati Labura dan Labusel, mencari bukti-bukti untuk penyidikan," jelasnya.

Dikatakannya, sejauh ini pihaknya belum mengetahui dokumen yang disita penyidik. "Kita masih menunggu proses audit pihak Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut untuk menghitung kerugian negara," ungkapnya.

Sebagaimana dietahui, kasus dugaan korupsi DBH PBB Pemkab Labura dan Pemkab Labusel sudah masuk tahap penyidikan. Kedua kepala daerah tersebut bisa saja dipanggil kembali tergantung proses penyidikan. Kerugian yang dilakukan  dengan mengambil sebagian dari PBB sejak tahun 2013-2015 masing-masing sebesar Rp3 milyar dengan alasan sebagai uang komisi.

Penulis: Ahmad Rizal
Editor: Redaksi

Baca Juga