Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

Kekalahan Walhi, Kemenangan Masyarakat Sumut

Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Ilyas Sitorus
Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Ilyas Sitorus

MEDAN - Kandasnya gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terkait perizinan Amdal PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan (Tapsel) yang dikeluarkan Gubernur Sumatera Utara, dinilai langkah tepat.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu Ilyas Sitorus. "Saya menilai keputusan hakim menolak gugatan Walhi sudah tepat, majelis hakim sudah membaca dan mempelajari bahwasanya surat keputusan tentang lingkungan yang dikeluarkan oleh gubernur Sumatera Utara tidak bermasalah," tegas Iyas, Senin (4/3/2019).

Bagaimana jika Walhi banding? Dengan tegas juru bicara gubernuran tersebut menyatakan siap menghadapi banding yang diajukan Walhi Sumut. "Itu hak mereka, silahkan saja. Pemprovsu siap untuk menghadapinya," tegas Ilyas.

Bagi Ilyas, kekalahan Walhi menggugat SK Gubernur Sumatera Utara merupakan kemenangan bagi masyarakat Sumatera Utara yang menginginkan engergi terbaru dengan hadirnya PLTA Batang Toru, Tapsel.

Kehadiran PLTA Batang Toru merupakan program nasional dan daerah dalam memenuhi kebutuhan energi listrik di Provinsi Sumatera Utara. Disisi lain, kehadiran engeri terbaru ini juga membangkit perekonomian masyarakat setempat, dan meningkatkan masuknya investasi di Sumatera Utara.

"Kehadiran PLTA Batang Toru sudah dilakukan pengujian lingkungan oleh instansi terkait. Semua sudah dilakukan, demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara," ujar Ilyas.

Sebagaimana diberitakan, Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menolak gugatan terhadap Gubernur Sumatera Utara (Sumut) yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut. Tak hanya  ditolak, penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Penolakan gugatan itu diputuskan dalam sidang PTUN Medan, Jalan Bunga Raya, Medan. Bertindak sebagai hakim dalam perkara ini, Jimmy Claus Pardede, Effriandy dan Selvie Ruthyarodh.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Jimmy Claus Pardede menyatakan, dengan mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi di persidangan, maka hakim memutuskan untuk menolak gugatan.

"Mengadili. Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. Dalam pokok sengketa, menolak gugatan penggugat seluruhnya. Menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 300 ribu," ujar hakim Jimmy Claus Pardede yang membacakan bagian putusan.

Semula Walhi Sumut mengajukan gugatan atas terbitnya SK Gubernur Nomor 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 tertanggal 31 Januari 2017. SK ini memberi izin bagi PT North Sumatera Hydro Energi (NSHE) untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru di Tapanuli Selatan, Sumut.

Dalam putusan tersebut majelis hakim menyatakan penolakan tersebut didasarkan pada beberapa kesimpulan. Di antaranya penerbitan SK objek sengketa yang dinilai sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Penerbitan SK objek sengketa baik ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur formal maupun substansi materil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik," ujar hakim.

Menurut hakim, dengan demikian maka gugatan penggugat agar menerbitkan surat yang menyatakan SK sengketa objek menjadi batal dan tidak sah, tidak memiliki dasar hukum.(mm)

Penulis: Amri
Editor: Redaksi

Baca Juga