KNPSI Laporkan Dugaan Korupsi di PDAM Tirtalihou Simalungun ke Kejagung

Kantor PDAM Tirtalihou Kabupaten Simalungun (Foto:Istimewa)

SIMALUNGUN - Sejumlah kasus penyimpangan penggunaan anggaran di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtalihou Kabupaten Simalungun dilaporkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Simalungun (KNPSI) ke Jaksa Agung RI, di Jakarta.

Ketua Umum KNPSI, Jan Wiserdo Saragih mengatakan dalam laporan ke Jaksa Agung yang disampaikan tertulis tanggal 17 Desember 2019 juga disertakan sejumlah bukti dan petunjuk awal terkait dugaan korupsi.

Adapun yang mereka laporkan diantaranya penyertaan modal PDAM Tirtaliou 2019  senilai Rp 3,6 miliar, program hibah air minum diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 1 miliar, kekurangan penerimaan bagian laba sebesar Rp 2,1 miliar,yang dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dinilai tidak dapat diyakini kewajarannya.

"Dari investigasi KNPSI ada sejumlah temuan BPK RI yang tidak diyakini kewajarannya,sehingga kami sampaika. kepada Jaksa Agung RI untuk dilakukan pengusutan," ungkap Jan Wiserdo, Selasa (14/1/2019).

Sambungnya, pengelolaan anggaran penyertaan modal diduga direksi PDAM Tirtalihou telah merugikan keuangan negara Rp 3,6 miliar lebih, karena Pemkab Simalungun mencatat penyertaan modal hanya Rp 32,5 miliar padahal seharusnya nilai penyertaan modal dari pemerintah daerah sebesar Rp 36,2 miliar sehingga ada selisih Rp 3,6 miliar yang patut diragukan kewajarannya.

Selain itu, kekurangan penerimaan bagian laba sebesar Rp 2,1 miliar lebih TA 2018 belum disetorkan ke kas daerah hingga pemeriksaan BPK berakhir Mei 2019,padahal seharusnya paling lambat sudah disetorkan tanggal 31 Desember 2018.

Terkait program hibah air minum, sambungnya pada tanggal 24 Agustus 2018,pemerintah daerah menyalurkan penyertaan modal sebesar Rp 6 miliar untuk pemasangan 2000 sambungan rumah (SR) ,namun yang dikerjakan sesuai hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Sumatera Utara yang dikerjakan sebanyak 1.650 SR atau senilai Rp 4,9 miliar lebih,sedangkan 350 SR atau senilai Rp 1 miliar lebih  tidak dikerjakan.

KNPSI menurutnya Jaksa Agung ST Burhanuddin dapat menindaklajuti dugaan korupsi di PDAM Tirtalihou yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 5,7 miliar tahun 2018.

Direktur PDAM Tirtalihou Betty R Sinaga yang dikonfirmasi menyangkap adanya temuan BPK di perusahaan daerah yang dipimpinnya.

“Tidak ada masalah dengan temuan BPK di PDAM Tirtalihou,semasa jabatan saya  juga yg diduga ada korupsi Rp 1.050.000.000,itu juga tidak betul,karena sesuai dengan pemeriksaan BPK  sudah dikembalikan ke kas daerah," tegas Betty.

Komentar

Loading...