oleh

Masih Ada Pimpinan SKPD Simalungun Tak Paham Pengelolaan Keuangan

Medanmerdeka.com – Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Simalungun diduga tidak memahami peraturan atau ketentuan pengelolaan keuangan di dinas atau badan yang dipimpinnya.

Anggota DPRD Simalungun dari Partai Demokrat, Dadang Pramono mengatakan, banyak pemberitaan media yang menginformasikan beberapa kepala dinas dan kepala badan diduga menyimpang dalam mengelola keuangan terkait kegiatan OPD,karena tidak memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dia mencontohkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mudahalam Purba yang membayarkan honor para pejabat eselon II atau pimpinan OPD hadir di Posko pencarian korban tenggelamnya KM Sinar Bangun,Juni 2018 lalu, tanpa ada payung hukum yang mengatur pembayarannya, sehingga para pejabat yang sudah menerimanya harus mengembalikan honor yang sudah diterimanya.

Kemudian Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Pemkab Simalungun Jamesrin Saragih, dana kegiatan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara Anggaran (ASN) sebesar Rp 20 miliar diduga banyak menyimpang dalam pengelolaannya dan saat ini ditangani oleh Kejari Simalungun.

Pimpinan OPD lainnya yang diduga tidak memahami pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Simalungun, Benny Saragih yang diduga tidak menyampaikan laporan perolehan retribusi pajak daerah tidak sesuai dengan potensi yang ada, sehingga pemerintah daerah diperkirakan mengalami kerugian hampir Rp 1,5 miliar setiap tahunnya sejak tahun 2016 lalu.

“Apa yang saya sampaikan terkait kinerja sejumlah pimpinan OPD di Pemkab Simalungun sesuai dengan pemberitaan media, sehingga saya menilai sejumlah kepala dinas atau kepala badan tidak memahami pengelolaan keuangan daerah yang menyebabkan penggunaannya menabrak aturan hukum yang ada dan berpotensi melakukan tindak pidana korupsi,” sebut Dadang.

Dadang berharap, Bupati Simalungun JR Saragih tidak mendiamkan para kepala dinas dan kepala badan atau pimpinan OPD lainnya yang tidak mampu mengelola keuangan daerah,dengan melakukan evaluasi kinerja dan bila perlu diganti,karena bisa menimbulkan kerugian keuangan daerah dan pembangunan daerah.

Kepala BPBD Pemkab Simalungun,Mudahalam Purba yang dikofirmasi wartawan akhir pekan kemarin terkait pengembalian honor pejabat yang hadir di Posko tenggelamnnya KM Sinar Bangun mengakui jika pemberian honor menyalahi aturan.

“Memang sudah dikembalikan karena pembayaran honor kepada pejabat menyalahi aturan,” ujar Mudahalam.

Dalam pengelolaan  dana kegiatan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara Anggaran (ASN) di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Pemkab Simalungun juga diakui kepala bidang pendidikan danpelatihan ,Elianto Purba sedang ditangani Kejari Simalungun.

“Sudah ditangani Kejari Simalungun anggaran kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tahun Anggaran 2017 ,” sebut Elianto singkat.(htp/mm)

Komentar

News Feed