Kejari Usut Dugaan Korupsi Tower Wi-Fi Labuhanbatu

Medanmerdeka.com – Massa Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) dan Koalisi Independent Anti Mafia Terstruktur (KIAMaT) Labuhanbatu menggelar aksi demonstrasi mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk mengusut tuntas dugaan mark-up tower WiFI dan sejumlah dugaan lainnya.

Kehadiran massa Pospera dan KIAMaT disambut baik pihak kejaksaan, bahkan Kejari Labuhanbatu Setyo Pranoto SH mengajak pendemo untuk menjelaskan dan memberikan bukti-bukti awal dugaan mark up dan korupsi di lingkungan Pemab Labuhanbatu.

Di hadapan Kejari dan tim Kejaksaan, koordinator aksi Ishak mengatakan dugaan mark up pembangunan tower Wi-Fi sebanyak 75 desa Se-Kabupaten Labuhanbatu sangat menyinggung perasaan masyarakat. Dalam anggaran jelas disebutkan jika satu tower anggarannya Rp15 juta, namun kenyataannya di mark up menjadi Rp75 juta/tower.

“Kami dan masyarakat Labuhanbatu menginginkan kasus ini diusut tuntas, jikapun ada dugaan keetrlibatan keluarga bupati. Kasus ini tetap akan kami kawal hingga ke pengadilan,” tegas Ishak dalam pertemuan.

Ishak Cs juga mengungkapkan dugaan penyelewengan anggaran di Sekdakab Labuhanbatu yang anggarannya digunakan untuk membeli kaca mata keluarga bupati senilai Rp7,9 juta. Dalam diaolog tersebut massa Pospera dan KIAMaT menyerahkan bukti-bukti foto copy kepada tim Kejaksaan.

Dalam pertemuan itu, Kejari Labuhanbatu berjanji akan mengusut tuntas semua dugaan yang disampaikan. Kajari memerintahkan Kepala Seksi Intelijen Ricardo Marpaung segera meindaklanjuti laporan ini. Bahkan Kajari juga mengapresiasi masyarakat Labuhanbatu khususnya para aktivis yang bersedia mengawal penegakan hukum di Labuhanbatu, agar terhindar dari intervensi-intervensi pihak tertentu. "Kejaksaan akan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan undangan yang berlaku," tandas Kajari.

Sebelumnya,  32 Kades Diperiksa Kejari Rantauprapat terkait dugaan korupsi Tower Wi- Fi yang ditengarai menyeret nama seorang putra bupati setempat.Dalam kasus ini, Kamis (2/11/2017) Kejaksaan memeriksa 32 Kepala Desa, termasuk Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) Asmuni terkait dugaan korupsi pengadaan tower Wi-Fi yang bersumber dari alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017.(sar/mm)