Pengelolaan Anggaran Kelurahan

Lurah Se-Kota Medan Ikuti Pengarahan TP4D Kajari 

MEDAN - Sebanyak 151 lurah se- Kota Medan mengikuti pengarahan   Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Selasa (2/4/2019) di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan.

Tujuan kegiatan ini, agar para lurah mendapat pemahan dan pencerahan terkait pengelolaan dana kelurahan sehingga pembangunan yang dilakukan di seluruh kelurahan dapat berjalan dengan  lancar dan merata.

Pengarahan dihadiri Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH, Kajari Medan Dwi Hartono SH MH, Wakil Ketua DPRD Medan H Iswanda Nanda Ramli, Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman, sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan serta Kepala Seksi Intelijen Kajari Medan Muhammad Yusuf.

Wali Kota mengatakan, sejak tahun 2015 hingga 2019, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Anggaran Dana Desa mencapai Rp257 Triliun. Kota Medan sendiri tidak memiliki desa, tetapi kelurahan. Oleh karenanya dana itu pun disalurkan secara merata ke 151 kelurahan yang ada di Kota Medan.

Pengarahan ini cukup penting kata Eldin, untuk mengantisipasi agar penggunaan dana kelurahan ini tepat sasaran dan senantiasa berada dalam koridor serta ketentuan hukum yang berlaku.

Sekaitan dengan ini, , Pemko Medan menggandeng TP4D Kejaksaan Negeri Medan. Di smaping itu Pemko Medan juga memiliki tim pendamping dari internal yang saat ini tengah menunggu surat keputusan.

"Mudah-mudahan pertemuan dan pengarahan yang disampaika TP4D Kejari Medan, Pemko Medan akan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih dan berwibawa secara akuntabel serta transparan untuk mendorong percepatan pembangunan di Kota Medan,” kata Wali Kota.

Atas dasar itulah tegas Wali Kota, seluruh lurah  yang merupakan apratur Pemko Medan terdepan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat itu diminta untuk menjadikan pertemuan dan pengarahan  tersebut sebagai momentum untuk lebih tertib dan disiplin dalam menjalankan tugas dan amanah yang diemban.

"Mudah-mudahan kita tidak akan pernah mendengar lagi ada pejabat Pemko Medan yang tersandung masalah hukum karena ketidaktahuan, kekurangpahaman atau membuat kesalahan penafsiran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya,"  harapnya.

Sebelum mengakhiri sambuatnnya, Wali Kota  tak lupa menyampaikan apresiasi dan  terima kasih kepada Kejari Medan atas kerjasama dalam bidang hukum selama ini, termasuk terkait penyaluran dana kelurahan tahun 2019 tersebut.

Dengan demikian   dana kelurahan dapat didistribusikan  dengan baik serta sesuai peraturan dna mekanisme hukum berlaku,

Sebelumnya Kajari Medan Dwi Hartono SH MH menjelaskan, dalam Pengelolaan dan Pengawasan Dana Kelurahan ini diperlukan pengetahuan agar tidak terjadi  permasalahan. Apalagi ungkap Kajari, saat ini sebanyak 141 kepala desa tersandung masalah hukum terkait dana desa tersebut.

“Untuk itu laksanakanlah yang terbaik untuk masyarakat. Saya berharap tidak ada lagi masalah yang dihadapi dan bila ada permasalah yang dihadapi para lurah nantinya, silahkan berkoordinasi dengan TP4D untuk memecahkan permasalahan tersebut,”  tegas Kajari.

Selanjutnya Kajari mengingatkan kepada seluruh lurah agar fokus terhadap pembangunan di kelurahannya masing-masing.  Diingatkannya, lurah jangan sekali - kali mencoba untuk menyelewengkan dana kelurahan karena  nantinya akan berakibat fatal dan merugikan.

“Laksanakan tugas dengan baik dan gunakan anggaran kelurahan sebaik mungkin dengan mengedepankan kepentingan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.  Kemudian layanilah  masyarakat dengan baik dan ikhlas karena jabatan adalah amanah!” ujarnya.(mm)