NPHD Belum Diteken, Pilkada Deliserdang Terancam Batal

DELISERDANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Deliserdang.

Ketua Divisi Sosialisasi dan Partisipasi KPUD Deliserdang, Boby Indra Prayoga menerangkan NPHD seharusnya dilaporkan ke Mendagri per 1 Agustus tahun 2017 berdasarkan Surat Edaran Mendagri nomor 273 tahun 2017 tentang pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018.

"Hari Jumat (25/8/2017) kita (KPUD Deliserdang) sudah menyurati Pemkab Deliserdang melalui Sekda, tapi sampai hari ini belum ada tanggapan baik tulisan maupun lisan dari Pemkab Deliserdang," terang Boby, Selasa (29/8/2017).

Sambung Boby, KPUD mengajukan NPHD untuk Tahun 2017 sebesar Rp23 Miliar ke Pemkab Deliserdang dan sudah disetujui DPRD Deliserdang. "Kalau NPHD tidak ditandatangani maka dana yang sudah disetujui DPRD Deliserdang tidak bisa dicairkan," terangnya.

Dia menegaskan jika dana NPHD tidak dicairkan maka tidak ada kegiatan. "Jika dana tidak ada maka kegiatan tidak ada termasuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Deliserdang Tahun 2018. Padahal saat ini sudah masuk tahapan sosialisasi," tegas Boby.

Boby menjelaskan jika sampai hari ini tidak ada tanggapan maka pihaknya akan menyusun laporan ke Mendagri. "Jika tetap tidak ada tanggapan, maka KPU Deliserdang akan menyusun laporan ke Mendagri. Daerah lain di Sumatera Utara (7 Kab/Kota) yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018 sudah menandatangani NPHD. Kita menunggu sampai batas hari ini, jika tidak kita akan berkoordinasi ke KPU Provinsi Sumatera Utara," tegasnya. (ay)