PMII Demo Minta Kejati Sumut Panggil Bupati Madina

UNJUKRASA : Mahasiswa PMII Madina berunjukrasa di kantor Kejari Panyabungan mendesak penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution.(foto:thoriq/mm)
UNJUKRASA : Mahasiswa PMII Madina berunjukrasa di kantor Kejari Panyabungan mendesak penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution.(foto:thoriq/mm)

Medanmerdeka.com -  Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berunjukrasa ke Kantor Kejaksaan Negeri Panyabungan Kamis (15/02/2018).

Mahasiswa mendesak pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut segera memanggil dan memeriksa orang nomor satu di daerah itu terkait proyek pembangunan Tapian Siri-Siri dan Taman Batu Raja.

Dalam orasinya, para mahasiswa mengungkapkan, banyak item anggaran yang diduga kuat merupakan proyek pandahuluan yang telah dibangun pada tahun sebelumnya seperti Tapian siri-siri yang dibagun tahun 2015, kemudian ditampung di APBD 2016, begitu juga dengan Taman Raja Batu dibangun di 2016 dan ditampung APBD 2017.

Ketua PC PMII Madina Ali Sahnan Siregar mendukung Kejati Sumut untuk segera mengusut tuntas pembangunan mega proyek yang diduga menyalahi aturan hukum dan perundang-undangan.”Kami meminta agar penegak hukum jangan berspikulasi dan lamban dalam menangani kasus ini karna sudah menjadi sorotan masyarakat Sumut,”tegasnya.

Aparat penegak hukum secepatnya mengambil tindakan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum semakin tinggi. “Apabila Kejatisu dinilai lamban menangani kasus ini maka kami minta KPK mengambil alih kasus ini,”ujarnya. Mahasiswa juga menilai, Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution  diduga kuat telah melakukan pembohongan dan pembodohan publik dengan menyatakan bahwa pembangunan TSS dan TRB tanpa menggunakan APBD.

Sementara itu Fresly N silalahi Kasubsi Intel Kajari Panyabungan yang menerima mahasiswa mengatakan bahwa dua bangunan tersebut sudah ditangani Kejatisu dan dalam hal ini Kejatisu dan Kejari sudah berkoordinasi. "Tim penyidik dan penyelidik seluruhnya adalah Kejatisu, dan kita juga bagian dari Kejatisu dan tetap melakukan kordinasi dengan Kekatisu," kata Silalahi. (thoring/mm)