oleh

PTUN Cabut SK Kades & Pilkades Ulang di Sidimpuan

Medanmerdeka.com – Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan akhirnya memutuskan menolak eksepsi tergugat dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dalam perkara sengketa Pilkades antara calon kepala desa (cakades) melawan Wali Kota Padangsidimpuan, Rabu kemarin (8/8/2018).

Dalam putusan PTUN Medan mewajibkan tergugat Wali Kota Padangsidimpuan mencabut Keputusan Wali Kota Padangsidimpuan No: 430/KPTS/2017, tentang pemberhentian kepala desa dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa 2018-2023 di Lingkungan Pemko Padangsidimpuan beserta Lampirannya, dan juga mewajibkan tergugat untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Desa, khususnya di tujuh desa.

Kuasa hukum penggugat, Ahmad Dahlan Hasibuan SH.MH didampingi rekan Asri Wahyuni, SH kepada medanmerdeka.com di Jalan Denai Sukaramai Medan membenarkan hal tersebut, “iya memang benar, PTUN telah mengabulkan seluruh gugatan yang kita sampaikan,” tegasnya.

“Putusan PTUN Medan yang mengabulkan seluruhnya tuntutan yang diajukan adalah wujud dari penegakan hukum dan rasa keadilan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan taat hukum sekaligus menjadi bahan intropeksi bagi pemangku jabatan di daerah agar tidak mempermainkan hukum yang telah ditetapkan dalam proses dan prosedur pemilihan Kepala Desa,” kata Ahmad Dahlan Hasibuan.

Untuk diketahui pelaksanaan pilkades serentak se-kota Padangsidimpuan diselenggarakan Oktober 2017 lalu, menyisakan persoalan. Perda 02 tahun 2016 mengamanatkan penghadiran Panitia Pengawas dalam pelaksanaan Pilkades, namun hingga Pilkades berakhir tak ada pengawas selaku wasit dalam pelaksanaan Pilkades 2017 tersebut

buntutnya calon kepala desa (Cakades) serta masyarakat lainnya yang tidak terima melayangkan surat protes hingga melakukan unjuk rasa berulang kali namun tidak ada tanggapan.

Puncaknya sebanyak 7 cakades dari Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Padangsidimpuan Batunadua dan Padangsidimpuan Angkola Julu melayangkan gugatan ke PTUN Medan yang akhirnya dimenangkan penggugat (Cakades).

Salah seorang Cakdaes, Rimba Soping Ali Mangsur Harahap mengapresiasi setinggi-tingginya atas putusan Majelis Hakim PTUN yang telah memutus perkara ini dengan secara jernih dan hati nurani tanpa terpengaruh adanya intervensi dari pihak yang terkait dalam perkara ini.

“Terimakasih juga kepada Kuasa Hukum kami Ahmad Dahlan Hasibuan dan Asri Wahyuni, sambungnya, yang telah memperjuangkan tegaknya supremasi hukum di negeri ini khususnya di Kota Bumi Dalihan Natolu, karena semua kedudukan orang sama dimata hukum,” katanya.(anwar/mm)

Komentar

News Feed