Realisasi Retribusi Sampah Simalungun Tak Realistis

Medanmerdeka.com – Realisasi retribusi  pelayanan persampahan proyek Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2017 dinilai tidak realistis dibandingkan dengan nilai total proyek yang mencapai lebih kurang Rp 200 miliar.

Informasi yang diperoleh, realisasi perolehan retribusi  pelayanan persampahan proyek yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2017 dari Rp300 juta tercapai Rp500 juta lebih.

Meski mengalami peningkatan namun dibandingkan dengan nilai proyek di Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Simalungun yang mencapai ratusan miliar setiap tahunnya realisasi retribusi  pelayanan persampahan proyek tahun 2017 masih sangat kecil.

Karena bila dihitung dari nilai proyek yang dikelola mencapai Rp 200 miliar setiap tahunnya,idealnya realisasi retribusi sampah proyek yang dijadikan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 2 miliar,dengan perhitungan 1/mil atau dikali 1000 dikali nilai proyek .

Kepala Dinas Pendapatan Pemkab Simalungun,Mixnon Andreas Simamora yang dihubungi melalui telepon mengaku tidak mengetahui persis realsiasi retribusi sampah proyek tahun 2017 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum.

Dia mengaku sedang rapat di Medan,sehingga tidak dapat memberikan data detail realisasi retribusi sampah proyek yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Simalungun tahun 2017. “ Mohon maaf saya lagi rapat di Medan,” ujar Mixnon singkat, Kamis (13/8/2018).

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Simalungun,Benny Saragih yang berulang kali dimintai konfirmasi baik melalui telepon maupun pesan singkat (SMS), tidak bersedia memberikan jawaban.

Anggota DPRD Simalungun,Makmur Damanik mengaku terkejut dengan minimnya realisasi retribusi sampah proyek tahun 2017 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum.

“Jika memang benar realisasinya hanya Rp 500 juta tahun 2017,saya sangat terkejut dan memang tidak realistis,karena nilai proyek setiap tahunnya yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum mencapai ratusan miliar,sehingga dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan retribusinya sangat wajar, dan akan menjadi pembahasan bersama dengan eksekutif (Pemkab Simalungun) nanti ,pada rapat pembahasan perubahan APBD TA 2018,” kata Makmur.(htp/mm)

Comment