Retribusi Sampah Simalungun “Bocor” Hingga Miliaran

Medanmerdeka.com – Inspektorat Pemkab Simalungun didesak untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam pengelolaan retribusi sampah proyek yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum setempat.

Anggota DPRD Simalungun,Dadang Pramono mengaku baru mengetahui adanya dugaan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi sampah proyek dari media akhir pekan kemarin.

Menurut politisi Partai Demokrat itu,jika memang benar realisasi PAD retribusi sampah proyek setiap tahunnya mulai 2015-2017 tidak sampai Rp 1 miliar sudah sangat minim dan tidak wajar.

“Setiap tahun proyek yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum itu rata-rata di atas Rp 200 miliar ,jadi bila dihitung dengan perkalian pembayaran retribusi sampah proyek 1/mil atau dikali 1000 dikali nilai proyek ,sehingga seharusnya per tahun minimal PAD yang diperoleh sebesar Rp 2 miliar,” sebut Dadang,Minggu (16/9) kemarin.

Dadang berharap dugaan manipulasi atau penyimpangan realisasi retribusi sampah proyek tidak didiamkan oleh inspektorat karena berpotensi merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,5 miliar setiap tahunnya.

Kepala Inpektorat Pemkab Simalungun,Frans Saragih yang dihubungi mengatakan pihaknya akan melakukan pengumpulan data terkait pengelolaan retribusi sampah proyek selama beberapa tahun belakangan ini,untuk memastikan ada tidaknya penyimpangan dalam pengelolaannya.

“Dalam waktu dekat segera dilakukan pengumpulan data terkait pengelolaan retribusi sampah proyek,untuk memastikan ada tidaknya penyimpangan dalam pengelolaannya,” ujar Frans.

Untuk diketahui sejak tahun 2015 realisasi retribusi proyek sampah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum tidak pernah mencapai Rp 1 miliar,padahal proyek yang dikerjakan rekanan setiap tahunnya mencapai minimal Rp 200 miliar dan  retribusi tersebut wajib dibayarkan oleh rekanan.(htp/mm)

Comment