Sekda Sidimpuan: Pelantikan Pejabat Atas Persetujuan Mendagri

Medanmerdeka.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan, Zulfeddy Simamora menyangkal jika pelantikan sejumlah pejabat eselon III dan IV Kota Padangsidimpuan dinilai cacat hukum sebagaimana ditegaskan anggota dewan setempat.

“Ini sah dan tidak cacat hukum, sebab sebelum pelatikan kami sudah menerima surat Menteri Dalam Negeri nomor 821/11098/2017, tentang persetujuan penggantian pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintahan Kota Padangsidimpuan,” pungkas Sekda, tanpa memperlihatkan surat  Mendagri yang disebutkannya.

Jika benar persetujuan Mendagri, Zulfeddy sendiri tidak bisa memberikan alasan yang tepat mengapa pergantian eselon terkesan mendadak dan tidak disertakannya nomor dan tanggal lampiran. "Silahkan tanya ke BKD, nanti pegawai disana yang menjelaskan," tandas Sekda, sembari sembari meninggalkan wartawan.

Pengamat Sosial Politik Sumatera Utara, Dr Arifin Saleh Siregar, MSP, menilai pemerintah harusnya memiliki etika dan tidak etis ada pelantikan pejabat diakhir masa jabatan seorang kepala daerah. "Terlepas dari peraturan yang mengatur, tapi tidak etis kalau ada kepala daerah yang melantik diakhir masa jabatannya," tegas Arifin.

Disamping itu, pelantikan juga terkait dengan perencanaan. Layaknya, pelantikan sebaiknya dilakukan tidak diakhir masa jabatan seorang kepala daerah. Kebijakan pelantikan yang dilakukan oleh Pemko Padangsidimpuan iini dapat memberikan persepsi negativ oleh masyarakat."Pemerintah itu harus berwibawa, jangan membuat persepsi negativ di tengah masyarakat,"imbuhnya.(thoriq/mm)