Sergai Gelar Bimtek Menyusun Keuangan

Medanmerdeka.com - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menggelar Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan 2018. Adapun peserta Bimtek diikuti segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (10/1) di The Hill Resort Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari dibuka Bupati Sergai H.Soekirman, didampingi Kepala BPKA H. Gustian, peserta Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan aparatur yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan OPD.

Soekirman mengatakan, saat ini kinerja yang dilaksanakan mulai dari perencanaan belum bisa dikatakan sempurna, sebab masih nilai 1,3 dari maksimal 5.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang diawasi oleh Menpar RB saat ini mendapat posisi orientasi B, dan hanya terdapat dua daerah di Sumut yang memperoleh predikat tersebut.

Untuk pelayanan publik,  Ombudsman memberi nilai cukup baik kepada beberapa OPD. Namun hal tersebut tidak berarti, sebab penilaiannya secara keseluruhan OPD sehingga kita hanya mencapai zona kuning.

Untuk itu Soekirman menyambut baik pelaksanaan Bimtek, sebagai bentuk keseriusan Pemkab Sergai untuk dalam melakukan menyusun laporan keuangan yang transaparan dan akuntabilitas.

Terdapat beberapa unsur seperti Pejabat PPK, PA, APK dan Laporan Keuangan (LK), yang menjadi objek pemeriksaan. Jika ada hasil pemeriksaan terdapat temuan, maka kita diberi waktu untuk memperbaiki dan menyelesaikannya. “Saya memandang apa yang kita lakukan hari ini sangat penting dan strategis dalam rangkaian pencapaian predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan yaitu WTP,” ujarnya.

Kepada para peserta Bimtek diharapkan dapat menyerap pemaparan dari narasumber sehingga segala permasalahan-permasalahan keuangan tidak menjadi temuan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) karena telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Ketua Panitia Penyelenggara Kegitan H. Gustian mengatakan program ini untuk meningkatkan kualitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah guna mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik, benar, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(am/mm)