Soal PKH, DPRD Batubara Mengadu Kemensos

Medanmerdeka.com – DPRD Kabupaten Batubara bersikukuh untuk mengadukan Bank Mandiri ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Langkah ini diambil karena menilai ada masalah yang terjadi dalam penyaluran dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat miskin di daerah itu.

Anggota Komisi C DPRD, Rizky Aryetta mengatakan Sejauh ini masih terdapat sekira 500-an masyarakat yang belum menerima dana PKH. Ia juga menyebut bahwa dewan sudah berulang kali menyampaikan perlunya penyelesaian pembayaran segera oleh perbankan, namun sejauh ini belum juga terealisasi sejak tahun 2017 lalu.

Rizky Aryetta.
     Rizky Aryetta.

Dari data yang ada, sambung Rizky Aryetta sebagian dari yang belum menerima tersebut merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) termasuk sejumlah ahli waris dari penerima yang dilaporkan telah meninggal dunia.Menurutnya, dewan juga telah berulang kali menyampaikan persoalan itu ke pihak Bank Mandiri, namun belum ada respons yang berarti. Pihak Bank, kata Rizky selama ini cuma memberikan janji-janji.

Terkait dengan itu Account Officer Micro Bank Mandiri Martinus Siagian, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi C menyampaikan bahwa pembayaran akan segera diselesaikan pada Juni mendatang.

“Ini kan yang tertunda ini kan yang tidak datang sama sekali, yang kartunya belum diterima jadi mereka belum bisa menarik lewat ATM” jelas Martinus kepada wartawan usai RDP yang dipimpin Ketua Komisi C, Taufik Hidayat di Kantor DPRD, Limapuluh (28/5/2018)

Bagi penerima bantuan, pada 2018 penyaluran praktis lebih mudah karena proses pengecekan saldo maupun penarikan dana dapat ditarik melalui mesin ATM. Sayangnya, ia tidak menjelaskan berapa besaran total dana yang tertunda untuk disalurkan, termasuk besaran jumlah penerima PKH yang harus disalurkan Bank Mandiri di Batubara.(dra/mm)

Comment