Terkait Pelantikan Camat, Dewan Akan Panggil Pjs Bupati Batubara

Medanmerdeka.com – Pelantikan sejumlah camat oleh Pjs Bupati Batubara mengundang perhatian serius kalangan legislatif setempat.

Sejumlah anggota DPRD mempertanyakan, apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan, mengingat belum diketahui adanya Perda mengenai Perangkat Daerah pada kecamatan yang baru dimekarkan,

Fraksi Nurani Keadilan, Amat Mukhtas menjanjikan, persoalan itu akan dibahas fraksinya untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu, termasuk kemungkinan untuk memanggil Pjs Bupati menemui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna memberikan penjelasan.

“Besok Hari Senin saya akan sampaikan dan koordinasikan dengan anggota Fraksi kita di Komisi untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Pjs Bupati” Sebut Mukhtas yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera.

Ia juga memaparkan, jika nantinya dapat diketahui bahwa ada ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada, maka pelantikan yang dilakukan dapat dikatakan belum memenuhi aspek legalitas.

Selanjutnya, Amat Mukhtas juga khawatir mengenai kemungkinan terselipnya kepentingan politik tertentu yang terkait dengan Pilkada pada pelantikan enam puluhan pejabat administrator dan pengawas, Rabu 23 Mei lalu, yang di dalamnya termasuk 4 orang camat yang masing-masing ditugaskan ke Limapuluh Pesisir, Nibung Hangus, Laut Tador dan Kecamatan Datuk Tanah Datar.

Sebelumnya, terkait dengan pelantikan para pejabat di lingkungan eksekutif itu, Pjs Bupati Faisal Hasrimy menjelaskan bahwa hal tersebut memperhatikan adanya situasi yang disebutnya mendesak.

“Kita kan satu sisi, pengisian jabatan camat di kecamatan pemekaran itu kan sudah sangat mendesak. Itu sudah dangat mendesak sekali” Kata Faisal kepada wartawan usai gelaran pelantikan. Ia juga menerangkan bahwa pelantikan itu telah mendapat restu dari pihak Kementerian Dalam Negeri.

“Kita kan tanpa ada restu Mendagri kita kan nggak berani melantik orang. Intinya yang kita lakukan ini yang sudah mendapat restu dari Kemendagri” Papar Faisal. Dia pun memastikan bahwa tidak ada unsur politis dalam pelantikan itu. “Tidak ada. Pilkada ya Pilkada kita kan penyelenggara pemerintahan” Sebut Pj,Bupati.

Namun, ia tidak menyinggung perihal adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 yang mengamanatkan agar pembentukan dan sususunan perangkat daerah harus ditetapkan dengan Perda.

Diketahui, keberadaan perangkat daerah di Batubara saat ini masih mengacu pada Perda Nomor 7/2016, yang di dalamnya masih terdapat 7 kecamatan, yaitu, Tanjungtiram, Talawi, Sei Balai, Limapuluh, Airputih, Medangderas dan Seisuka.(dra/mm)

Comment