Dugaan Perambahan Hutan Batang Tura, Tapsel

Timbul:  SP3 Irsan Efendi Tak Penuhi Syarat

Ketua Yayasan Burangir, Timbul Simanungkalit. (Foto: MEDANmerdeka/Istimewa)

SIDIMPUAN – Munculnya surat Perintah Penghentikan Penyidikan (SP3) dugaan perambahan hutan Batang Tura, Kabupaten Tapsel, kepada Irsan Efendi Nasution, menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat. SP3 dinilai tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur undang-undang.

Ketua Yayasan Burangir, Timbul Simanungkalit mengatakan pernyataan Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution di hadapan massa demonstran yang mengaku sudah mendapatkan SP3 pada 30 Oktober 2019, dalam kasus dugaan perambahan hutan patut dipertanyakan.

"Jika benar dirinya sudah mendapatkan SP3, maka beliau dalam kasus ini kapasitas sebagai saksi atau tersangka! Ini harus jelas biar duduk perkaranya pasti. Aneh mengaku tidak terlibat, tidak jelas juga apakah dirinya jadi saksi atau tersangka tetapi dapat surat itu dan mengumumkan kepada massa, Ada apa!," pungkas Timbul kepada medanmerdeka.com, Senin (27/1/2020).

Mantan politisi DPRD Kota Padangsidimpuan ini menjelaskan, SP3 merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu 1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, 2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, 3. Penghentian penyidikan demi hukum.

Oleh karena itu, Timbul mempertanyakan unsur syarat yang mana sehingga Irsan mendapatkan SP3?  “Wali kota di depan massa pendemo tidak menunjukkan surat atau tidak menjelaskan unsur yang mana dalam surat itu sehingga dia berhak mendapatkan SP3. Padahal dia menampik bahwa bukan lahannya yang jadi objek persoalan, hanya saja lahannya kebetulan bersebelahan dengan lahan yang jadi pokok persolan. Kan lucu aja bisa dapat SP3," kata Timbul.

Selain itu, jika kepolisian memberikan SP untuk Irsan, maka harus dijelaskan juga kedudukan perkara terhadap yang bersangkutan dalam kasus ini. Sebab, dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP yang diberikan SP3 itu adalah tersangka.

Oleh karena itu, Timbul tidak yakin jika kepolisian dalam hal ini Polres Tapsel menerbitkan SP3 kepada Irsan Efendi. “Kepentingan apa Polres Tapsel menghentikan penyidikan (31 Oktober 2019) pada kasus yang baru terjadi dalam 3 bulan. Sebagai catatan, Beko milik Pemko di-police line di TKP pada tanggal 6 Agustus 2019. Jadi jika bisa saja  tidak benar dia menerima SP3 berarti dia telah melakukan kebohongan publik," tegasnya.

Komentar

Loading...