oleh

Umat Islam Diimbau Tak Golput

Medanmerdeka.com – Menjelang berlangsungnya Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di delapan kabupaten/kota di Sumut, umat Islam diimbau agar tidak pasif ataupun menjadi golongan putih (golput). Sebab, Pilkada akan menentukan nasib dari suatu daerah hingga lima tahun yang akan datang.

“Umat Islam tidak boleh golput (golongan putih). Begitu juga soal pilihan calon pemimpin, karena umat Muslim sudah ada pedoman yakni wajib memilih yang seiman dan seakidah. Pedomannya sudah tetap,” kata Masri Sitanggang, Wakil Ketua MUI Medan yang juga Ketua Kongres Umat Islam, Rabu (4/4).

Seperti diketahui pada Juni mendatang, selain Pilgubsu maka akan digelar pilkada di delapan kabupaten kota yakni Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Batubara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kota Padang Sidempuan.

Oleh karena itulah kata Ketua Umum Gerakan Islam Pembela NKRI ini, pihaknya bersama 37 organisasi Islam akan mengawal hasil keputusan Kongres Umat Islam (KUI) yang sudah digelar pada pekan lalu. Dikatakan Masri, hasil kongres memang tidak bisa merubah pedoman umat Islam yakni Al-Quran, namun sebagai upaya untuk mempertegas prinsip dari Islam dalam memilih sosok pemimpin umat. Selain itu juga diharapkan dapat membangun kerjasama dan harmonisasi ormas Islam sehingga dapat terjadi ukhuwah Islamiyah yang kuat.

Lebih lanjut dipaparkan Masri, pelaksanaan KUI yang berlangsung dari 30 Maret hingga 1 April 2018 tersebut menghasilkan empat point utama. Adapun keempat point yang diputuskan diantaranya, Ukhuwah, Penguatan Peran Politik Umat Islam, Penguatan Sosial Ekonomi Umat Islam dan Penguatan Peran Wanita Islam.

Adapun pointer penting dari keputusan tersebut, adalah menyerukan agar umat Islam dalam pemilihan kepala daerah, baik itu pemilihan walikota/wakil walikota, bupati/wakil bupati, gubernur/wakil gubernur serta presiden/wakil presiden berdasarkan kriteria Alquran dan Sunnah yakni memenangkan pasangan calon muslim-muslim.

Masih dalam keputusan tersebut, Masri juga mengajak umat Islam harus berperan aktif dalam perpolitikan baik itu dipilih maupun memilih dalam legislatif untuk DPRD, DPR, dan DPD, dalam hal ini memenangkan partai-partai Islam dan partai-partai yang berpihak kepada kepentingan umat Islam dan menolak partai pendukung penista agam dan UU keormasan.

Di sisi ekonomi, Masri juga mengajak umat Islam untuk membuka usaha berbadan syariah, diantaranya minimarket dan home industri termasuk mengkomsumsi produk-produk yang telah memiliki status ke khalalan melalui sertifikat halal.

Selain itu peran pimpinan ormas Islam perempuan se Sumatra Utara mengajak para orang tua, untuk meningkatkan perannya dalam mendidik dan mendampingi anggota keluarga agar terhindar dari bahaya narkoba, pornografi, LGBT dan pergaulan bebas. Teranyar dalam hasil keputusan Kongres Umat Islam, Masri menegaskan adalah usulan membentuk Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) sebagai wadah menjalin silahturahmi antar organisasi muslimah dalam meningkatkan wawasan dan kepemimpinan para muslimah serta membentuk Laskar Mujahidah Sumatra Utara.

Keharusan umat Islam aktif dalam berpolitik ini juga disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra ketika berkesempatan mengisi tabligh akbar pada KUI lalu. Dikatakan Yusril, umat Islam diimbau jangan pasif berpolitik tetapi harus aktif agar bisa memenangkan tampuk pemerintahan. Tampuk pemerintahan itu penting harus direbut umat Islam karena perundang-undangan yang ada sekarang ini tidak berpihak pada Umat Islam.

Umat Islam harus berpolitik sebab banyak kepentingan umat yang harus masuk dalam perundang-undangan seperti masalah perkawinan,  perwarisan,  hukum perang dan jinayat. “Kita bukan tidak boleh berkompromi. Bisa saja kita berkompromi tetapi asal tidak menyangkut antara hak dan batil termasuk masalah akidah tidak bisa berkompromi,” tukasnya.

Menurutnya, corak hukum di Indonesia tergantung siapa yang memimpin. Sekarang ini tidak ada jaminan umat Islam di Indonesia karena undang-undang tidak diatur. “Nasib umat Islam tidak gantung siapa siapa lagi. Kita sendiri yang menentukan nasib umat Islam. Apalagi sekarang ini, siapa yang bilang mau membangkitkan Syariat Islam musuh negara,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Prof Dr Amien Rais mantan Ketua Umum Muhammadiyah dan juga mantan Ketua Umum PAN ini mengingatkan, di dunia ini sekecil apapun yang dikerjakan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT di akhirat. “Sebiji sawi perbuatan yang bagus akan ditimbang, dihitung di akhirat. Tapi memilih pemimpin bukan biji sawi dan teramat penting. Wajib pilih yang se-iman dan se-akidah,” paparnya.(uja/mm)

News Feed