Anak Bupati Diduga Tekan Aparat Pemerintahan & Petugas KPPS Deliserdang

DELISERDANG - Calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Golkar, Adlin Umar Yusri Tambunan diduga tekan aparat Pemerintahan dan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut).

Diketahui itu dilakukan putra Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan untuk memudahkan melenggang ke Gedung Senayan menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Pasalnya, anggota DPRD Medan ini diduga menggunakan kekuatannya sebagai anak Bupati Deliserdang untuk menekan aparatur pemerintahan mulai tingkat Camat, Kepala Desa (Kades), Kepala dusun (kadus), bahkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Delisersang, demi mendulang suara pada Pemilihan Umum (Pemilu), 17 April 2019 mendatang.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Deliserdang, TPS 1 hingga 4, seorang Kadus langsung menekankan kepada seluruh Ketua dan anggota KPPS untuk memenangkan Adlin Yusri Tambunan.

"Alurnya itu dari Camat menekan Kepala Desa, seterusnya Kepala Desa menekan Kepala Dusun, selanjutnya ke Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) dan terakhir Ketua dan anggota KPPS," beber sumber, Senin (8/4/2019).

Namun, terkait informasi dari masyarakat ini, Adlin Tambunan yang kini masih duduk di Komisi D DPRD Medan itu terkesan lebih memilih bungkam ketika dikonfirmasi wartawan. Saat dihubungi melalui seluler tidak diangkatnya bahkan dikirimi pesan singkat atau short message service (sms) juga tak dibalasnya.

Camat Patumbak, Danang ketika dikonfirmasi membantahnya. "Nggak ada, nggak ada ditekan-tekan," ujarnya. Ditanya lagi, apakah ada ancaman pencopotan jabatannya jika suara Adlin Tambunan tak signifikan di daerahnya, Danang kembali membantahnya. "Nggak ada ah," ucap Danang singkat.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Deliserdang, Boby Indra Prayogi menyarankan agar ada masyarakat yang melaporkan hal itu secara resmi ke pihaknya. "Petugas KPPS itu nanti dilantik sekitar tanggal 10 April. Di Deliserdang ada 5.832 TPS dan ada juga pengawas TPS atau pengawas lapangan. Petugas KPPS itu harus netral, tidak boleh memihak. Maka dari itu, sebaiknya hal itu dilaporkan ke kami (KPU). Dengan begitu bisa kami tindak lanjuti," tegasnya.

Boby menuturkan dari adanya laporan masyarakat itu, nantinya akan dilakukan klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan. "Nanti akan kita klarifikasi, bisa kita panggil atau kita suruh datang. Dari hasil klarifikasi itu akan kita keluarkan rekomendasi," ungkapnya.

Boby menambahkan jika laporan itu diterima secepatnya dan rekomendasinya keluar sebelum pelantikan petugas KPPS, maka akan dilakukan pergantian petugas KPPS yang terindikasi bermain alias tidak netral tersebut. "Kalau sebelum pelantikan petugas KPPS nanti, rekomendasinya bisa diganti. Dicari petugas KPPS yang baru dan netral," tambahnya. (mm)

Penulis: Ardy
Editor: Mauza

Baca Juga