Benget: Proses PAW Berdasarkan Ranking Hasil Suara Pemilu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Ir Benget Silitonga.

MEDAN - Proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR atau DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota awalnya diusulkan pimpinan partai politik ke pimpinan DPR atau DPRD. Setelah itu, pimpinan DPR dan DPRD menyurati KPU untuk menentukan pengganti sesuai ranking suara hasil Pemilu legislatif terakhir.

Hal ini dikatakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Ir Benget Silitonga kepada wartawan ketika ditemui di sela-sela Rapat Koordinasi Simulasi Pencalonan dan Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) di aula KPU Sumut, Selasa (14/1/2020).

Dikatakannya, hal ini berdasarkan Undang-undang MD3 tentang sistem kedudukan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan PKPU nomor6/2019 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW).

"Jadi, untuk proses PAW kami hanya melayani surat dari pimpinan DPRD terkait proses penentuan calon pengganti berdasarkan formulir DC yang memuat perlolehan suara pemilu terakhir," paparnya sembari menyatakan setelah itu KPU akan menyurati lagi Pimpinan DPRD kemudian meneruskannya ke Kemendagri kalau DPR RI dan Gubernur kalau PAW DPRD tingkat provinsi.

"Jadi terkait proses PAW, porsi KPU hanya menentukan calon pengganti berdasarkan ranking perolehan suara pada pemilu terakhir. KPU akan mengecek apakah calon pengganti tersebut masih memenuhi syarat lainnya sebagai pengganti seperti masih anggotanya partai bersangkutan dan tidak status PNS dan anggota TNI/Polri serta lainnya. Kalau sudah memenuhi syarat maka akan disampaikan ke pimpinan DPRD dan meneruskannya ke Gubernur," tukasnya.

Sedangkan terkait peristiwa yang lagi menghangat di Jakarta yang melibatkan komisioner KPU RI, ungkapnya pada prinsipnya bukan terkait PAW sebab yang bersangkutan meninggal dunia sebelum proses pemungutan suara berlangsung. "Jadi tidak terkait PAW," ungkapnya.

Sedangkan Ketua KPU Medan Agussyah Ramdhani Damanik didampingi Komisioner M Rinaldi Khair ketika ditemui di KPU Medan, Selasa sore, mengutarakan prosedur PAW berdasar peraturan awalnya satu pintu berdasarkan pengajuan dari pimpinan DPRD Medan. KPU lalu memprosesnya dengan menetapkan calon penggantinya berdasarkan perangkingan atau peringkat perolehan suara partai anggota DPRD akan diganti.

Hal senada juga disampaikan komisioner Rinaldi Khair menyatakan tidak bisa caleg partai yang suara di bawah melangkahi caleg perolehan suara di atasnya, kecuali caleg tersebut telah dibatalkan partai bersangkutan keanggotaannya. Atau caleg yang memiliki suara terbanyak calon pengganti berstatus PNS sehingga gugur haknya menjadi anggota dewan.

Hal ini pernah terjadi di DPRD Medan terkait PAW anggota legislatif dari Partai Hanura pada DPRD periode sebelumnya."Di mana caleg memiliki suara terbanyak pengganti ternyata setelah diverifikasi KPU merupakan anggota PNS sehingga dialihkan ke caleg di bawahnya," tandasnya.

Komentar

Loading...