Ketua KPU Sumut: Warga Negara Asing Tidak Bisa Mencalonkan di Pilkada

MEDAN - Warga asing atau bule tidak bisa mencalon menjadi bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota di kabupaten/kota di Indonesia.Sebab, yang bisa mencalon yakni Warga Negara Indonesia (WNI).

Demikian Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin kepada wartawan, Senin (21/10/2019), menanggapi adanya bule asal Spanyol yang mendaftar sebagai salah satu calon kepala daerah di salah satu partai politik di Kabupaten Samosir.

"Meski bule tersebut sudah menjadi WNI tetap ada saja syarat pencalonan harus dipenuhi yang bersangkutan," ujarnya sembari menyatakan hal ini sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 10/2016 pasal 7.

Di mana dalam pasal itu disebutkan seperti pada ayat 2 nya yakni calon gubernur calon wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian syarat lainnya berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, lalu berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Selanjutnya mampu secara jasmani rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh dari tim.

Tidak terpidana

Lalu tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik kalau yang bersangkutan mantan terpidana tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, menyerahkan daftar kekayaan pribadi tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan negara. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.

Belum pernah menjadi gubernur wakil gubernur bupati wakil bupati walikota dan wakil walikota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur wakil gubernur calon Bupati calon wakil bupati dan calon walikota dan calon wakil walikota.

Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon gubernur dan bupati walikota, untuk calon wakil bupati atau calon wakil walikota pada daerah yang sama.

Berhenti dari jabatannya sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon tidak berstatus sebagai jabatan penjabat gubernur penjabat bupati dan pejabat walikota.

"Dinyatakan secara tertulis mengundurkan diri sebagai anggota DPR anggota DPRD dan anggota DPD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis. Mengundurkan diri sebagai anggota TNI/Polri dan PNS serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.

Peserta pemilihan berhenti dari jabatan Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon," jelas mantan Ketua KPU Medan ini.

Jadi, lanjutnya, bule atau keturunan asing tidak bisa mencalon sebagai kepala daerah meski sudah WNI tetapi harus memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 10/2016.

Seperti pemberitaan di salah satu media daring, seorang warga keturunan Spanyol  Carlos Melgares Varon mendaftarkan diri untuk maju di Pilkada Samosir 2020. Pendaftaran ini dilakukannya dengan mendatangi tim penjaringan bakal calon di kantor DPD Nasdem Samosir pada Jumat (18/10/2019) lalu.

Tim dari DPD Nasdem menurutnya langsung melakukan pemeriksaan berkas yang diserahkan oleh yang bersangkutan. Hasilnya diketahui Carlos tersebut saat ini sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Bahkan ia juga sudah ditabalkan menjadi marga Simbolon. Istrinya boru Malau.

Ketua DPW Nasdem Sumut, Iskandar mengatakan pendaftaran warga keturunan Spanyol tergolong baru. Meski demikian DPD Nasdem menurutnya akan memperlakukan Carlos sama seperti pendaftar lainnya dimana yang bersangkutan akan mengikuti seluruh proses dan tahapan yang ada di tim penjaringan.

“Kita akan memperlakukan dia sama seperti yang lain. Persyaratannya kan sudah ada itu aturannya, nah sepanjang dia memenuhi persyaratan tetap kita proses,” sebutnya.(

Komentar

Loading...