KPU Binjai Buka Pendaftaran Anggota PPK, Ini Syaratnya

KPU Kota Binjai akan melakukan agenda perekrutan badan adhoc petugas PPK pilada serentak 2020. (Foto:Istimewa)

BINJAI – KPU Kota Binjai akan melakukan agenda perekrutan badan adhoc petugas PPK pilada serentak 2020.

"Sudah mulai berjalan persiapan Pilwakot Binjai 2020. Kami akan melakukan perekrutan badan ad-hoc atau Panitia Pemilihan Kecamatan yang akan dimulai tanggal 15 Januari sampai 17 Januari," kata Ketua KPU Binjai Zulfan di ruang kerjanya, Selasa (14/1/2020).

Hal senada juga diungkapkan Komisioner KPU Divisi SDM dan Parmas, Robby Effendi, penerimaan pendaftaran selama 7 hari, mulai 18 sampai 24 Januari 2020. Untuk persyaratannya dan dokumen pendukung bisa diunduh melalui website KPU Binjai atau bisa langsung mendatangi kantor KPU.

"Bagi yang berminat persyaratan umum dokumen terkait bisa diunduh di website KPU Kota Binjai, atau bisa datang ke kantor KPU Binjai di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Binjai Barat," jelasnya.

Lanjut Robby Effendi, untuk 5 Kecamatan se-Kota Binjai yang dibutuhkan sebanyak 25 orang. Setelah mendaftar, administrasi nantinya akan diperiksa oleh Tim Pokja Perekrutan Badan Ad-Hoc.

"KPU pada intinya tetap melanjutkan semangat membangun penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas. Bagaimanapun PPK adalah ujung tombak Penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan,”sebut Robby.

Robby menerangkan setelah Lulus administrasi, selanjutnya calon anggota PPK akan mengikuti ujian tertulis. Metode ujian tertulis akan menggunakan. metode CAT (computer assesmen tes).

Adapun materi yang diujikan berkisar tentang UU Pemilu khususnya terkait tentang tugas fungsi wewenang PPK, tentang rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat kecamatan, pengetahuan umum tentang kewilayahan

Persyaratan yang dibutuhkan:

  • Fotokopi e-KTP
  • Surat setia pada Pancasila (di webset)
  • Surat pernyataan integritas (kuat, jujur dan adil).
  • Tidak pernah menjadi anggota politik.
  • Fotokopi ijazah SMA/sederajat/ ijazah terakhir dilegalisir.
  • Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye.
  • Surat pernyataan tidak diberhentikan KPU/DKPP.
  • Surat tidak pernah dipidana penjara berkekuatan hukum tetap pengadilan.