oleh

Nasib  Irsan “Terancam” KPU Sidimpuan Diminta Tegas

Medanmerdeka.com – KPU Kota Padangsidimpuan diminta tegas dalam menjalankan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3 Tahun 2017, tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Hal ini disampaikan pengamat politik Kota Padangsidimpuan, Ahmad Effendi Nasution.

Dikatakan Effendi, pada pasal 69 ayat 5, PKPU nomor 3/2017, calon yang tidak menyampaikan Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan tidak dapat membuktikan pengunduran diri sedang dalam proses selama 30 hari sebelum hari pencblosan, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Substansi dari ayat 5 tersebut ada dua yaitu, SK pemberhentian dan melalui proses yang prosedural, sehingga keduanya harus bisa dibuktikan.”Disampaikan SK pemberhentian dan pembuktian sedang dalam proses, karena ayat tersebut tidak merupakan pilihan, sehingga harus dipenuhi keduanya,” tegas Effendi, Selasa (29/5/2018).

Dijelaskan Effendi, PKPU nomor 3/2017 merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2016, tentang pemilihan kepala daerah. Dalam UU ditegaskan seorang pejabat harus memundurkan diri yang mana kongkritnya harus berhenti atau diberhentikan oleh instansi terkait.

Dia mengungkapkan, dibeberapa daerah di Indonesia, banyak calon kepala daerah terpaksa dibatalkan akibat tidak adanya surat pemberhentian, sehingga KPU harus lebih bijak dalam menafsirkan aturan karena, pilkada merupakan kepentingan masa depan masyarakat lima tahun yang akan datang.

“Saya menghimbau kepada KPU agar berhati-hati dan jangan menafsirkan sepihak terhadap aturan PKPU nomor 3/2017, pasal 69 ayat 5, karena yang boleh menafsirkan itu hanya KPU RI,”tandasnya.

Ditanya tentang berkas PAW paslon nomor 3 yang sudah dinyatakan KPU menenuhi syarat, mantan aktivis itu malah mempertanyakan alasan KPU Padangsidimpuan yang menyatakan berkas sudah lengkap, karena tanpa ada SK pemberhentian, maka PAW tidak dapat dilaksanakan. “Harus diberhentikan dulu  dengan ditandai adanya SK pemberhentian, baru bisa dilakukan PAW,”tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Berkas pencalonan, calon Wali Kota Padangsidimpuan, Irsan Effendi Nasution masih memunculkan tanda tanya.Sebab, hingga kini SK pemberhentian sebagai anggota DPRD dari Gubernur Sumatera Utara (Sumut) belum diterima KPU Kota Sidimpuan. “SK pemberhentian sebagai anggota DPRD, dari Gubernur Sumut sampai sekarang belum kami terima,”ujar Ketua KPU Padangsidimpuan, Arbanur Rasyid, beberapa waktu lalu.(thoriq/mm)

Komentar

News Feed