Normalisasi Sungai Asahan dan Sungai Silau Mendesak

Pemkab Asahan bersama Pemkot Tanjungbalai dan LPPM Universitas Sumatera Utara, menggelar seminar kajian sedimentasi sungai Asahan dan sungai Silau, Senin (13/1/2020) di Hotel Sabty Garden, Kisaran. (Foto:Istimewa)

ASAHAN – Pemkab Asahan bersama Pemkot Tanjungbalai dan LPPM Universitas Sumatera Utara, menggelar seminar kajian sedimentasi sungai Asahan dan sungai Silau, Senin (13/1/2020) di Hotel Sabty Garden, Kisaran.

Seminar ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap kedua sungai yang sudah mengalami sedimentasi, sehingga menimbulkan bencan banjir dan merusak infrastruktur serta menganggu perekonomian masyarakat. Bahkan, pendangkalan mengakibatkan sulitnya kapal berlayar menuju Pelabuhan Bagan Asahan dan Teluk Nibung.

Seminar juga dihadiri perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Perwakilan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Perwakilan Menteri Perdagangan RI, Menteri Perhubungan, Ditreskrimsus Kombes Pol. Rony Samtana,  Bupati Asahan dan Wali Kota Tanjung Balai.

Tokoh masyarakat Febriandi Saragih mengatakan seminar ini dilatarbelakangi buruknya kondisi eksisting sedimentasi sungai Asahan dan sungai Silau. Terdapat banyak kajian yang mendukung pernyataan ini, salah satunya LPPM USU yang menyimpulkan bahwa timbulan sedimentasi di sepanjang sungai Asahan berkontribusi terhadap perusakan lingkungan, berdampaknya layunya ekonomi dan problematika sosial.

“Solusi dalam persoalan ini hanya dengan mengeruk sedimentasi. Akan tetapi, terdapat tantangan dan hambatan jika pengerukan dilakukan. Inilah yang akan kita cari solusinya,” ujar Febriandi.

Dikakan Febriandi, permasalahan ini sebenarnya sudah disampaikan ke pemerintah pusat sebagai stekholder. Namun belum terlihat progresnya. Oleh karenanya, hari ini kami mengundang Kementerian yang terkait, jajaran Pemerintah Daerah, Akademisi dan masyarakat untuk hadir dan berdiskusi bersama dalam mencari solusi permasalahan yang kita hadapi.

Febriandi berharap, dengan adanya seminar ini menjadi upaya aktif dan perhatian khusus kita semua untuk mendukung terealisasinya pengerukan sungai Asahan. Selain dapat meningkatkan kesadaran akan kondusi sedimentasi sungai Asahan, semoga kegiatan ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi para pemangku kebijakan di Indonesia, pada level daerah dan pusat.

Sementara Bupati Asahan H.Surya BSc  mengatakan tumpukan sedimentasi sungai Asahan sudah sangat besar. Berdasarkan hasil penelitian Balai pengkajian dan penerapan teknologi pada tahun 2013 bahwa volume sedimentasi sebesar 10.185. 308 meter kubik sehingga mengakibatkan pendangkalan sungai, daya tampung sungai yang menurun sehingga air meluap kepermukiman masyarakat dan terjadilah banjir pada khususnya pada waktu-waktu curah hujan tinggi.

Tahun 2018, sambung Surya, banjir sungai Asahan terjadi 15 kali pada 6 titik dengan tinggi rata-rata genangan 80 cm, total luas areal pemukiman yang tergenang seluas 173. 910 meter kubik persegi dengan jumlah rumah sebanyak 2. 541unit, panjang jalan lingkungan yang rusak sepanjang 9. 175 meter dan 3 unit jembatan yang rusak, jumlah sekolah yang rusak sebanyak 8 unit, jumlah penduduk yang sakit sebanyak 78 orang dengan 10 kasus penyakit, dan sebanyak 500 nelayan terganggu perekonomiannya.

"Tingginya sedimentasi pada Sungai Asahan ini juga sangat mengganggu kelancaran aktivitas pelayaran kapal yang melintas Pelabuhan Bagan Asahan dan Pelabuhan Teluk Nibung sehingga mempengaruhi minat investor untuk meningkatkan nilai investasinya dikawasan sekitar. Oleh karena itu, sedimentasi pada Sungai Asahan ini sudah sangat penting untuk segera ditangani, Sungai Asahan perlu segera dinormalisasi," ujarnya.

Beliau mengatakan perhatian dan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait dalam rangka pelaksanaan normalisasi maupun tindaklanjut dari normalisasi tersebut.

Surya berharap, sedimentasi yang selama ini yang merupakan limbah dapat diubah agar menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga nantinya dapat mendongkrak perekonomian Kab. Asahan sesuai dengan arahan 5 fokus kerja Presiden pada tahun 2019-2024 yaitu pembangunan insfrastruktur dengan prioritas utama mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Sementara Prov. Dr. Ir. Darma Bhakti MS memberikan saran dari aspek sosial, lingkungan dan ekonomi yakni melihat kondisi sungai Asahan dan sungai Silau yang sudah kritis dan berbahaya.

Oleh karena itu, Darma Bhakti mendesak pemerintah pusat untuk memberikan izi pengerukan sesegera mungkin dan memanfaatkan hasil kerukunan untuk menimbun kawasan daratan yang rendah.

Selain itu juga harus dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah memperbaiki DAS Asahan dan memulihkan bantaran sungai. Namun dampak positifnya akan dirasakan setelah 20-30 tahun yang akan datang yaitu ketika hutan betul-betul sudah baik.

Memperbaiki DAS artinya memperkuat daya tahan lingkungan terhadap perubahan iklim. Kedua, usaha adaptasi yaitu mengeruk Sungai Asahan dan Sungai Silau, memperdalam drainasi kota dan desa serta membuat aturan yang tegas untuk melarang masyarakat membuang sampah sembarangan. Untul itu fasilitas penunjang agar peraturan itu berjalan Pemerintah harus menyediakan fasilitas tempat sampah yang cukup, TPS serta TPA memperbaiki sistem pengelolaan sampah.

Prop. Dr. Tan Kamelo, MH memberikan saran yakni rekomendasi yang diharapkan adalah sedimentasi pasir yang terdapat pada posisi wilayah Sungai Sei Silau dan Sei Asahan wajib dilakukan pengerukan sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tidak merusak lingkungan hidup dan dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai.

Adanya larangan ekspor dalam Peraturan Menteri Perdagangan adalah tidak tepat karena perlu disikapi dengan pengecualian norma hukum sebagai suatu kebijakan hukum yang harus menguntungkan masyarakat di era negara kesejahteraan.

Komentar

Loading...