Pemkab Asahan Raih Penghargaan SAKIP 2018 dari Kemenpan RB

ASAHAN -  Pemkab Asahan meraih hasil evaluasi Sistem Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penghargaan ini diserahkan langsung Menpan RB, Drs Syafruddin MSi.

Penghargaan ini diterima Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang yang diwakilkan Sekdakab Taufik Jainal Abidin S.Sos,MSi pada acara Penyerahan laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah kabupaten/Kota Wilayah I, di Bandung.

Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) H Rahmad Hidayat Siregar, Rabu (30/1/2019) mengapresiasi penghargaan yang diterima Pemkab Asahan. Namun beliau mengajak semua pihak, stakeholder, masyarakat untuk bergotong royong menjadikan Asahan lebih baik lagi ke depan.

"Penghargaan ini merupakan kerja keras semua pihak, untuk itu mari kita bergandengan tangan untuk membangun Asahan lebih baik dan maju lagi ke depannya, terutama dalam menciptakan pelayanan publik masyarakat agar lebih maksimal sebagaimana yang diharapkan bersama,'" ujarnya.

Sebelumnya, Muhammaf Yusuf selaku  Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, mengatakan sudah menjadi kewajiban instansi pemerintah untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam birokrasi. Untuk mewujudkan ini, tidak cukup hanya memotong anggaran.

Efisiensi harus dilakukan secara sistemik, bukan melalui kebijakan temporal yang mengakibatkan tidak dilaksanakan secara berkelanjutan.

"Efisiensi harus dilakukan dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak dimulai merencakan hasil/kerja sebagaimana prinsif  akuntabiltas beroerientasi hasil yang menjadi amanat undang-undang," katanya.

Undang-undang sudah mengamanatkan birokrasi menciptakan akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merupakan pengejawantaan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia.

SAKIP mengarahkan birokrasi kita untuk menetapkan program dan kegiatan berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

"SAKIP adalah katalisator terciptanya efisensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja yang dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada instansi pemerintah sejalan dengan pembangunan nasional," kata Yusuf.

Sasaran strategis  masing-masing instansi pemerintah, sambung Yusuf, harus disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur, sehingga instansi pemerintah dapat menjawab kebrhasilan atau kegagalan sesuai sasaran.

Untuk mendorong percepatan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabiltas Aparatur dan Pengawasan, melakukan bimbingan teknis dan asistensi kepada 83 Kementerian/Lembaga dengan 418 Unit Kerja, 34 Pemerintah Provinsi dengan 1027 OPD dan 518 Kabupaten/Kota dengan 20.756 OPD.

Untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP, Kementerian PANRB setiap tahun melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di semua lembaga pemerintah dan evaluasi menetapkan instansi pemerintah dengan beberapa kategori.

Secara nasional, hasil evaluasi SAKIP 2018 dengan beragam diantaranya Predikat D untuk 97 Kabupaten/Kota,Predikat C, 162 Kabupaten Kota, Predikat CC untuk 185 Kabupaten/Kota, Predikat B untuk 40 Kabupaten?kota, Predikat BB untuk 9 Pemerintahan Kota untuk Predikat A.

Rata-rata nilai evaluasi Implementasi SAKIP Kabupaten/Kota sebesar 56,53, meningkat dari tahun sebelumnya 53,94, walaupun masih dapat kategori CC.

Untuk Provinsi, masih terdapat 5 Provinsi dengan predikat CC, 18 Provinsi Predikat B, dan 6 Provinsi Predikat BB, 4 Provinsi Predikat A dan 1 Provinsi Predikat AA, Yaitu DI Yogyakarta, yang sudah berhasil membangun Organisasi perangkat daerah berdasarkan (Performance based organization).

Khusus Wilayah 1, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan riau, Jambi, Sumatera Selatan, banten dan jawa Barat.

Tahun 2018, sebanyak 36 Kabupaten/Kota dengan predikat C, 53 Kabupaten Kota dengan predikat CC, 73 Kabupaten Kota Predikat B, 11 Kabupaten Kota Predikat BB dan 1 Pemerintah Kota Predikat A.

Peningkatan akuntabilitas menunjukkan komitmen dan antusiasme daerah semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan.(mm)