Akhirnya Kades Sumber Rejo Batalkan SK Pergantian Perangkata Desa

Kades Sumber Rejo, Isa (kiri) akhirnya membatalkan SK pergantian dan pengangkatan perangkat desa dalam RDP bersama Komisi I DPRD Batubara. (Foto:MEDANmerdeka/Zein)

LIMAPULUH – Setelah menuai kontroversi, akhirnya Isa Kades Sumber Rejo, Kecamatan Datuk Limapuluh, Batubara, membatalkan SK No:029/Kpts/SR/2020, tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Hal itu disampaikan Isa dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Batubara, Selasa (17/3/2020) yang dipimpin Ketua Azhar Amri didampingi Muliadi Bangun, Sarianto Damanik dan Saut Siahaan.

Selain Isa, RDP juga dihadiri Kadis PMD Batubara diwakili Kabid Pemdes Winny, Kabag Hukum Rahamd Sirait, Camat Datuk Limapuluh Ngatirun serta penasihat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Batubara Darius, Asosiasi perangkat desa Arianto, dan perangkat Desa Sumber Rejo yang sebelumnya telah diberhentikan.

Dalam pertemuan itu perangkat Desa Sumber Rejo, Titin Hartini mengaku keberatan atas pemberhentian sepihak yang dilakukan Kades,Isa.

Hal itu juga diperkuat Asosiasi Perangkat Desa, Arianto yang mengatakan kebijakan Isa merupakan kesewenang-wenangan yang tidak mengacu pada peraturan dan mengabaikan Surat Edaran (SE) Bupati Batubara.

Menyikapi hal ini, anggota dewan Muladi Bangun menilai SK Pemberhentian Perangkat Desa dinilai cacat hukum serta mengabaikan imbauan bupati. Oleh karena itu, Kades Isa harus mengembalikan perangkat desa ke tugasnya masing-masing.

Hal ini diperkuat Sarianto Damanik, yang menilai Kades Isa melakukan kebijakan yang menyalahi peraturan yang sudah ada.

Menyikapi persoalan ini, DPRD Batubara menggagas dibentuknya Perda untuk melindungi para perangkat desa se-Batubara untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan serta memberikan jaminan terhadap perangkat desa.

Penasihat PPDI Batubara H Darius, menilai Kades Isa telah melakukan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu diimbau untuk membatalkan SK, dan jika tidak maka akan digugat ke PTUN.

"Kalau SK tidak dibatalkan proses gugatan akan dilayangkan ke PTUN. Kalau rekomendasi PTUN keluar maka Kades bisa dicopot," tegasnya.

Penilaian serupa juga dijelaskan Kabag Hukum Rahmat Sirait, mengatakan SK pemberhetian perangkat desa Sumber Rejo tidak sesuai ketentuan.

Kades Sumber Rejo sendiri mengaku pemberhentian perangkat desa atas permintaan masyarakat. Namun begitu Isa mengakui jika SK yang diterbitkannya keliru dan membatalkan SK pemberhentian perangkat desa dan akan menugaskan kembali 9 perangkat yang diberhentikan.

Komentar

Loading...