Plt Kadisdik Kabupaten Batu Bara Ilyas Sitorus

Guru Dituntut Kreatif, Sehingga Pesan Anti Korupsi Bisa Diserap Siswa

Plt Kadisdik Batubara Ilyas Sitorus.(Foto:MEDANmerdeka/Ist)

MEDAN - Kurikulum pendidikan pada umumnya sudah mengakomodasi nilai nilai anti korupsi. Karena kurikulum adalah jantungnya pendidikan, maka bukan berarti sekolah menambah mata pelajaran baru, namun para guru dituntut untuk kreatif dan inovatif sehingga pesan gerakan anti korupsi yang disampaikan diterima siswa.

Hal ini disampaikan Plt Kadisdik Batubara Ilyas Sitorus disela-sela Workshop Penyusunan Peraturan Pendidikan Anti Korupsi yang diikuti Kadisdik dan Kabag Hukum Kabupaten/Kota se-Sumut, Rabu (18/9/2019) di kantor gubernur di Medan.

Kekuatan pertama, sambung Ilyas, ketepatan memilih substansi atau lingkup pengetahuan yang akan disampaikan kepada siswa. Subtansi yang disampaikan urgent (penting) untuk dipelajari, bermanfaat, relevan dengan kebutuhan siswa dalam kehidupan sehari-hari sehingga memancing siswa untuk mempelajarinya secara mandiri.

Kedua, pengelolaan kurikulum melalui pembelajaran yang efektif yang didukung oleh sistem penilaian yang mengarah pada pencapaian kompetensi (valid) dan realiable (dapat dipercaya, ajeg, konsisten, andal dan stabil).

“Pengelolaan kurikulum diawali dengan penyusunan perencanaan belajar yang tepat, sehingga bisa dijadikan acuan dalam proses belajar bagi siswa,” kata Ilyas kepada media di Medan.

Bagi Ilyas, sebelum perencanaan itu diterapkan harus dilakukan kelayakannya sesuai wilayah maupun daerah masing-masing. “Metode penyampaiannya tidak bisa sama, daerah kita belum tentu sama dengan daerah yang lain. Karena semua itu tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari,” terangnya.

Pendidikan anti korupsi tidak harus menambah bidang studi ataupun mata pelajaran di sekolah. “Kurikulum pendidikan antikorupsi akan diimplementasikan di sekolah, tapi bukan berarti menambah mata pelajaran baru. Sekolah dapat menggunakan cara kreatif dan inovatif dalam mengimplementasikan program pendidikan antikorupsi,” ungkap Ilyas.

Tujuan dari Workshop, sambung Ilyas nantinya akan menghasilkan draf peraturan daerah provinsi, kabupaten/ kota, termasuk Kabupaten Batu Bara. “Program ini sejalan dengan apa yang diingikan Bupati Batubara Ir H Zahir MAP, yang menginginkan pesan-pesan anti korupsi masuk ke jenjajang pendidikan,” kata Ilyas.

Paling tidak, lanjut Ilyas, dalam implementasinya nanti akan menggambarkan nilai-nilai integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani, tanggung jawab, kerja keras, sederhana dan adil.

Bertindak sebagai narasumber Workshop perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Dr. Arsyad Lubus., Kepala Biro Hukum Setdaprovsu, Andi Faisal serta BPDSM Sumatera Utara.

Penulis: Ahmad Rizal
Editor: Redaksi

Baca Juga