Wasekjen DPP Golkar Djafar Ruliansyah

Penunjukan Plt Ketua DPD Golkar Batubara Sangkot Sirait Cacat Administrasi

Wasekjen DPP Partai Golkar,Djafar Ruliansyah Lubis.(foto:mm)
Wasekjen DPP Partai Golkar,Djafar Ruliansyah Lubis.(foto:mm)

LIMAPULUH - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Djafar Ruliansyah Lubis menilai, Penunjukan Plt Ketua DPD Golkar di Batubara Sangkot Sirait, cacat administrasi.

"Ada penyimpangan, tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam anggaran rumah tangga maupun peraturan organisasi di partai Golkar," tegasnya.

Oleh karena itu, Djafar Ruliansyah menilai penunjukan Plt Ketua DPD Golkar Batubara cacat secara adiminstrasi. "Kecuali jika ketua kabupaten ini bermasalah dalam hukum atau meninggal dunia atau minta berhenti," kata  Djafar.

Hal ini ditegaskan Djafar terkait terbitnya Surat Keputusan nomor KEP-105/GK-SU/III 2019 yang menunjuk Sangkot Sirait sebagai Plt Ketua DPD Golkar Batubara menggantikan Ketua DPD Defenitif Fahri Iswahyudi yang terpilih melalui mekanisme Musdalub.

Dia menjelaskan, penggantian pengurus di Golkar, punya prosedural sendiri. Ketua DPD yang sah, menurut Djafar tidak oleh serta-merta diberhentikan tanpa adanya tindakan semacam peringatan.

Yang juga ia sayangkan, penerbitan Surat Keputusan terkait penunjukan Plt Ketua DPD di Batubara, justru dilakukan oleh Ketua DPD Provinsi Sumatera Utara yang juga berstatus pelaksana tugas.

"Dalam peraturan organisasi, seorang Pelaksana Tugas (Plt) tidak berhak menunjuk seorang Plt. Dia hanya punya hak untuk me-Musdalub kan provinsi mencari ketua baru. Itulah tugas kewenangannya" terang Djafar Ruliansyah yang juga menjabat unsur Ketua DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) itu.

Oleh sebab itu, sikap Fahri Iswahyudi melayangkan gugatan ke mahkamah partai terhadap persoalan penunjukan Plt Ketua DPD di Batubara, jelasnya, kepemimpinan Partai Golkar di daerah itu seharusnya berada dalam kondisi apa yang dia namakan sebagai 'status quo'

Dengan begitu, Plt. Ketua DPD Partai Golkar  yang diterakan dalam Surat Keputusan bernomor KEP-105/GK-SU/III 2019, papar dia  tidak berhak menjalankan roda organisasi, menunggu adanya putusan in kracht dari mahkamah partai.

Pada situasi semacam itu, kepemimpian DPD, menurut dia, dipegang oleh Fahri iswahyudi sebagai ketua defenitif yang punya periode kepemimpinan hingga 2020 berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani Ngogesa Sitepu semasa mengetuai DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara.

Terpisah, Sekretaris DPD Partai Golkar  Provinsi Sumatera Utara, Riza Fakhrumi Tahir tidak memberikan penjelasan rinci mengenai soal penunjukan Plt Ketua DPD Partai Golkar di Batubara.

"Itukan masalah internal ya, nggak usah saya buka ke publik lah" Kata Riza Fakhrumi melalui sambungan telepon seluler (27/3/2019).(mm)

Penulis: Indra
Editor: Redaksi

Baca Juga