Proyek Rehab Jalan Dinas Perikanan Rusak Hutan Mangrove Batubara

Pembangunan rehab jalan produksi perikanan di Desa Perupuk/Pantai Sejarah, Kecamatan Limapuluh Pesisir, Batubara, merusak hutan mangrove. (foto: MEDANmerdeka/Zein)

BATUBARA – Pembangunan rehab jalan produksi perikanan di Desa Perupuk/Pantai Sejarah, Kecamatan Limapuluh Pesisir, Batubara, disorot publik.

Pasalnya, pihak rekanan dalam melaksanakan pembukaan jalan melakukan penebangan hutan mangrove/bakau yang jelas-jelas harus dilindungi.

Selanjutnya jalan dibangun dengan menggunakan material kayu yang disebut-sebut berkualitas, bahkan sengaja didatangkan dari daerah tertentu.

Bahkan, informasi yang beredar kayu-kayu dalam bentuk balok ini sempat diamankan pihak berwajib, karena tidak dilengkapi dokumen yang sah.

Proyek yang didanai dari APBD TA 2020 senilai Rp1,230.000.000,- dikerjakan CV.HK dikerjakan dengan waktu 16 September s/d 14 Desember 2020.

Kepala Dinas Perikanan Batubara, Antoni Ritonga yang dikonfirmasi mengakui jika pembangunan rehab jalan produksi perikanan ini berada di kawasan hutan mangrove, dengan menggunakan material kayu berkualitas yang sengaja didatangkan rekanan secara ilegal dari salah satu daerah.

“Pemakaian areal hutan mangrove, Dinas Perhubungan sudah bekerja sama dengan pecinta mangrove yang diketuai Aziz,” jelasnya, Jumat (27/11/2020).

Sementara di lokasi terpisah, Plt Kadis Lingkungan Hidup, Azhar mengaku hingga kini pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi pemakaian hutan mangrove sebagai jalan produksi untuk proyek Dinas Perikanan.

“Sampai sekarang tidak ada permintaan rekomendasi baik dari Dinas Perikanan maupun pecinta mangrove untuk pemanfaatan lahan sebagai jalan,” tegas Azhar.

Namun setahu Azhar, pembangunan itu hanya berdasarkan surat Kementerian Lingkungan Hidup, yang kini dipegang Aziz.

Sementara di tempat terpisah, Ketua BPI KPNPA RI Darmansyah mengatakan, pihak Dinas Perikanan dan rekanan tidak memahami Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No P.13/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/5/2020, tentang pembangunan dan prasarana wisata alam di kawasan hutan.

Jalan produksi perikanan itu bagian dari satu kesatuan dengan pembangunan taman wisata alam dalam satu lokasi, maka Dinas perikanan dan rekanan maupun pengelola taman wisata harus mentaati peraturan yang ada, mereka juga harus melalui kajian kajian yang sudah di tentukan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Sesuai BAB ll Pasal 4,Pembangunan Sarana Wisata Alam dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan harus memenuhipersyaratan dasar, dan persyaratan teknik operasional.

Begitu juga pada Pasal 5, Pembangunan Sarana Wisata Alam dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan dilakukan melalui tahapan,  perencanaan, pra-pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pasca pelaksanaan pembangunan dan pasca serah terima.

Selain itu, pada pembangunan yang di bangun di dalam kawasan hutan, pelaku pembangunan harus mengganti rugi kepada Negara dan harus menjaga pelestarian dan ekosistem dikawasan pembangunan tersebut.