Soal Jalan Produksi, Dinas Perikanan: Tak Perlu Izin, Semua Kewenangan Pemkab Batubara

Kabid PUPP TPI Dinas Perikanan Batubara, Azmi. (Foto: MEDANmerdeka/Zain)

LIMAPULUH – Komisi 2 DPRD Batubara menggelar rapat dengan pendapat (RDP) dengan Dinas Perikanan Batubara. Kali ini membahas pembangunan jalan produksi di kawasan pantai sejarah, Desa Perupuk, Kecamatan Limapuluh Pesisir, yang berdampak terhadap kelestarian hutan mangrove dan pemakaian wilayah pantai, Selasa kemarin (15/12/2020).

Sementara di tempat terpisah Plt Kadis Perikanan Batubara Antoni Ritonga diwakili Kepala Bidang Pengendalian Usaha Perikanan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (PUPP TPI) Azmi, menegaskan tidak diperlukan ijin untuk membangun jembatan produksi perikanan di Pantai Sejarah.

Dijelaskan Azmi, sesuai UU 32 Tahun 2004, disebutkan mulai titik 0 hingga 4 mil laut, merupakan wewenang kabupaten/kota dalam hal ini Kabupaten Batubara.

Namun pernyataan Azmi bertolak belakang dengan terbitnya UU 23 Tahun 2017, yang menyebutkan mulai dari garis pantai sampai dengan 12 mil laut merupakan wewenang provinsi.

Tetapi Azmi berkilah, jika berdasarkan UU No. 23 Tahun 2017, hanya sbeatas untuk pemberdayaan masyarakat, sedangkan TPI merupakan wewenang kabupaten/daerah.

Dan, Azmi mengakui lokasi pembangunan/rehab jalan produksi perikanan masuk zona wilayah Provinsi. Meski begitu  tidak diperlukan ijin dari Provsu sepanjang untuk pemberdayaan masyarakat.

“Pembangunan jalan produksi perikanan tidak diperlukan kajian lingkungan lagi karena sudah ada IUPHKm (Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan) dan peraturan ikutannya,” pungkasnya, Rabu (16/12/2020).

Hal itu juga berlaku terkait penebangan pohon mangrove pada lokasi pekerjaan. “Tidak perlu ijin lagi. Ada  peraturan yang menyatakan  sepanjang jumlah mangrove perhektare masih di atas 1000 batang masih diperbolehkan melakukan penebangan,” terangnya.

Sedangkan penggunaan kayu tiang penyangga yang disebut-sebut khususnya didatangkan dari daerah luar, semata-mata kata Azmi untuk estetika dan ketahanan bangunan di atas air asin.

"Beton tidak tahan dengan air sementara bila dibangun sesuai konstruksi tembok penahan gelombang dananya tidak cukup, makanya kita gunakan kayu pilihan," pungkasnya.