Berpotensi Bentrok,  PN Madina Diminta Tunda Eksekusi Lahan Perkebunan

Henry Ford Silalahi.(Foto/Istimewa)

MEDAN - Ratusan masyarakat dari Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menyatakan kesiapan untuk menghadang proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Madina, atas lahan perkebunan sawit dengan luas 300 hektara.

Padahal milik alm Jakfar MB Silalahi itu sekitar 200 hektara, sehingga ada perbedaan yang besar atas luas yang di perkarakan.

Masyarakat merasa keberatan atas pelaksanaan eksekusi karena kasus hukum sengketa lahan itu masih diproses oleh aparat kepolisian (Polda Sumut/Polres Mandaling Natal).

Masyarakat mendukung keluarga Jakfar MB Silalahi sebagai pihak yang merasa dirugikan atas putusan pengadilan.

"Kami mengapresiasi dukungan (ribuan) masyarakat yang melakukan pembelaan. Masyarakat mengetahui bahwa keluarga kami sebagai pihak korban yang tidak mendapatkan keadilan atas putusan pengadilan," kata putra almarhum Jakfar MB Silalahi, Henry Ford Silalahi, Kamis (7/11/2019).

Henry mengatakan, sengeketa lahan perkebunan ini sedang ditangani oleh aparat kepolisian. Sebab, ada dugaan pemalsuan tandatangan dan membuat keterangan palsu di balik pembuatan akte yang berujung gugatan oleh Ca, Yul, Gi, DN, TAW dan Bo (yang dikuasakan kepada Penasehat Hukum Marwan Rangkuti, S.H)

"Rohandan Silalahi merupakan salah satu korban yang (telah) dipalsukan tanda tangannya dan sudah membuat laporan pengaduan ke Markas Polres Madina, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1284/IX/2018/SPKT tanggal 21 September 2018 lalu," ungkapnya.

Ditambahkan, dalam klaim gugatan yang diajukan oleh DN dan Ca cs melalui PTUN tersebut, mereka mengklaim bahwa kepemilikan  anggota Koperasi "Cahaya" warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Sinunukan 3 sesuai gugatan, adalah lokasi yang dimiliki Jakfar MB Silalahi.

"Sementara itu, tanah kami berada di daerah yang berbeda sama sekali, dan telah terjadi kesalahan dalam objek perkara. Lahan perkebunan milik orangtua kami seluas 200 hektar dan selama dikelola puluhan tahun, tidak pernah terlibat urusan administrasi surat menyurat ataupun PBB terkait sengketa dengan pemerintah desa Sinunukan 3 dan pemerintah kecamatan Sinunukan" jelasnya.

Rohandan Silalahi (pelapor) menyampaikan, dirinya tidak pernah sama sekali memberikan kuasa kepada orang lain, termasuk menandatangani masalah akte yang menjadi objek gugatan DN dan Ca saat mengajukan gugatan melalui PTUN. Rohanda membantah menggugat keluarga Jakfar MB Silalahi.

"Saya membuat pengaduan karena tanda tangan saya dipalsukan oleh mereka. Oleh karena itu, kasus ini saya laporkan.  Saya mengharapkan, polisi memproses mereka yang telah memalsukan tanda tangan dan membuat surat kuasa dan keterangan palsu saat melakukan gugatan ke pihak Alm Jakfar MB Silalahi. Kasus ini harus diusut tuntas," sebutnya.

Selain Rohandan Silalahi, warga lainnya yang tandatangannya diduga turut dipalsukan adalah Berlin Damanik, Taller Marbun, Marangin Marbun dan Hamonangan Simamora. Diduga, masih banyak warga lainnya yang tanda tangannya dipalsukan oleh kelompok Darman dan Candra cs itu.

Dalam surat pernyataan di Notaris Johnny Agape Lumbantobing di Rantauprapat yang berkedudukan di Labuhan Batu, Berlin Damanik yang mengaku tanda tangannya turut turut dipalsukan menyampaikan, dirinya tidak pernah menerima, memiliki atas penerbitan sertifikat hak milik (SHM).

Dalam gugatan di PTUN, Berlin disebut sebagai pemilih lahan sesuai dengan Nomor LP NHM 7, Nomor LU I NHM 257 dan Nomor LU IINHM 507 di Desa Sinunukan III, Kecamatan Batahan Natal. Padahal, Berlin adalah peserta transmigrasi swakarsa mandiri Sinunukan 3 tidak pernah memberikan kuasa dalam menggugat Alm Jakfar MB Silalahi. Begitu juga dengan Hamonangan Simamora, Taller Marbun dan Marangin Marbun.

Kasat Reskrim Polres Madina, AKP Demak Ompusunggu kepada pelapor Rohandan Silalahi melalui surat dengan Nomor: B/212/VIII/RES.1.9/2019/Reskrim, tertanggal 26 Agustus 2019 menyampaikan, pihaknya sedang menindaklanjuti laporan tersebut.

Ompusunggu menyebutkan, polisi menerima surat Ketua PN Mandailing Natal kelas II Nomor: W.2.U17/1259/HT.04.10/VIII/2019 tanggal 19 Agustua 2019, perihal permintaan keterangan dan data di dalam berkas perkara perdata Nomor: 8/Pdt.G/2012/PN .Md, bahwa tidak terdapat surat asli surat kuasa yang ada tanda tangan Rohandan Silalahi.

Pengadilan hanya menerima potokopi Surat Kuasa yang sudah dinyatakan oleh majelis hakim perkara aqou adalah sesuai dengan aslinya. Kemudian, oleh Reskrim Polres Madina setelah melaksanakan gelar perkara tanggal 23 Agustus 2019, dengan rekomendasi proses penyelidikan perkara ditingkatkan dari proses penyelidikan ke proses penyidikan.

Ditambahkan Henry, bahwa mereka telah meminta PN Madina untuk menunda proses eksekusi ini terkait melihat banyaknya kejanggalan dan dugaan pemalsuan tanda tangan anggota koperasi cahaya lainnya di dalam perkara yang masih dalam proses penyidikan oleh Pihak Polres Madina.

Penulis: Yohana
Editor: Redaksi

Baca Juga