Buruknya Regulasi Alokasi ADD, Kinerja Dinas PMD Madina Disorot

MADINA  - Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menjadi sorotan public, terkait regulasi alokasi Anggaran Dana Desa dan Dana Desa.

Lembaga Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (LPPKN) Madina, Ahmad Lubis mencontohkan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang Desa) Hutabaringin, Kecamatan Panyabungan Barat. “Disini seharusnya yang berperan Dinas PMD dan Kecamatan sehingga tidak menyalahi peraturan,” jelas Ahmad Lubis, Kamis (14/11/2019).

Selain itu, sambung Ahmad Lubis yaitu persoalan undangan Musrembang Desa 2019, tentang Rancangan Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun 2020. Selama ini undangan selalu disampaikan Kepala Desa (Kades), padahal sesuai aturan harusnya ini tanggungjawab BPD Desa.

LPPKN Madina menilai ada indikasi pemerindah daerah dalam hal ini Dinas PMD melakukan pembiaran dalam hal ini atau memang memanfaatkan lemahnya SDM di tingkat desa dalam rergulasi penyusunan anggaran. Padahal, sambung Ahmad Lubis, Musrembang Desa merupakan organ fital dalam menyusun program prioritas kerja pembangunan.

LPPKN Madina sambung Ahmad Lubis berharap perlu perhatian khusus dari instansi terkait supaya tidak terjadi berulang-ulang dalam setiap tahun,  karena ini sudah berjalan selama 5 tahun semenjak adanya Dana Desa.

“Apakah belum cukup selama 5 tahun menjadi pembelajaran buat kita semua mulai dari tingkat Pemerintahan Desa, Kecamatan, Dinas PMD, jangan sampai pihak pemeriksa sampai tingkat BPK mengetahui kejadian yang selama ini terjadi di Kabupaten Mandailing Natal ini," tegasnya.

Penulis: Iswadi Nasution
Editor: Redaksi

Baca Juga