Pelantikan Pejabat Hasil Seleksi JPTP Tak Jelas

KASN Tanggapi Keberatan Wakil Walikota Siantar Terpilih

Susanti Dewayani Wakil Wali Kota Pematangsiantar terpilih di Pilkada 2020. (foto/istimewa)

PEMATANGSIANTAR - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dikabarkan menanggapi surat keberatan Susanti Dewayani Wakil Wali Kota Pematangsiantar terpilih terkait seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemko Pematangsiantar.

Informasi diperoleh, hingga saat ini hasil seleksi JPTP atau  tiga besar peraih nilai tertinggi belum juga dilantik hingga saat ini Jumat  (30/7/2021), padahal sudah lebih kurang satu bulan seleksi selesai.

Plt. BKD Pemko Pematangsiantar, Herianto Sidik yang dikonfirmasi atas kebenaran ditanggapinya surat keberatan Wakil Walikota Pematangsiantar terpilih Susanti Dewayani yang dikirimkan tanggal 2 Juli 2021 oleh KASN , mengatakan pihaknya sudah dimintai klarifikasi secara virtual dengan mengundang pihak Pemprovsu dan Walikota Pematangsiantar.

"Progres terakhir pihak KASN telah meminta klarifikasi secara virtual dengan mengundang pemerintah provinsi Sumatera Utara, Walikota Pematangsiantar dan panitia seleksi JPTP pada hari Senin 26 Juli lalu," kata Sidik.

Dalam surat yang disampaikan ke KASN, Susanti Dewayani menjelaskan alasan pembatalan seleksi JPTP adalah karena tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 820/6923/SJ, tanggal 23 Desember 2020, tentang larangan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020.

"Dalam surat edaran Mendagri tegas disebutkan pelarangan pergantian pejabat dalam rangka tertib administrasi penyelenggaran  pemerintah daerah, hingga kepala daerah baik provinsi, kabupaten dan kota terpilih hasil Pilkada serentak 2020, dilantik," tegas Susanti.

Kota Pematangsiantar merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam ketentuan SE Mendagri itu karena salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020.