oleh

DPRD Langkat Gelar Paripurna Penetapan Propemperda 2019

Medanmerdeka.com – Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH menghadiri rapat paripurna DPRD Langkat, pembahasan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Selasa (10/8/2018) di ruang rapat paripurna DPRD setempat.

Dalam kesempatan itu H Ngongesa mengatakan, proses dan tahapan penyusunan Ranperda telah diawali dengan adanya kesepakatan bersama antara Eksekutif dan Legislatif untuk menentukan Propemperda tahun 2019. Untuk itu dberharapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Langkat yang ditetapkan dalam Propemperda tahun 2019, nantinya dapat dibahas bersama dengan sebaik-baiknya.

“Kita semua berharap, Perda ini nantinya taat azas dan dapat dilaksanakan dengan berkeadilan serta mempunyai kepastian hukum yang dapat memberikan kemafaatan untuk masyarakat luas,” kata Ngongesa.

Bupati menyadari bahwa penetapan Propemperda merupakan langka penting  dan strategis dalam upaya mendorong kemajuan Langkat, khususnya dari sisi regulasi. Karena nantinya akan berdampak besar dalam mengambil kebijakan pengelolaan segala sumberdaya yang dimiliki secara legitimet, efektif dan efisien. Yang bertujuan untuk memakmurkan dan memajukan masyarakat Langkat.

Sementara itu, Ketua DPRD Langkat Surialam SE mengatakan Ranpeda yang diusulkan akan disusun dalam Propemperda 2019,  sebelumnya telah dibahas oleh BPPD DPRD Langkat bersama -sama dengan Kabag hukum Setdakab Langkat.

Dikatakannya, rapat paripurna penetapan Propemperda ini sudah sesuai UU No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 39, selanjutnya sesuai dengan UU 23 tahun 2004 tentang Pemda pada pasal 240 ayat (1) dan ayat (2).

Sekretaris Rapat H Zurwansyah SH, mengatakan, Ranperda Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Langkat tahun 2019 yang  diputuskan DPRD Langkat melalui surat keputusan  Nomer 25 tahun 2019 tentang Propemperda Kabupaten Langkat tahun 2019, terdapat 7 (tujuh) poin, yakni:

1- Ranperda tentang Wajib belajar MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah)

2- Ranperda tentang larangan membawah Handphone ke sekolah

3-Ranperda tentang perlindungan tenaga kerja

4- Ranperda tentang  penggunaan pakaian adat melayu pada hari tertentu

5- Ranperda tentang penyelenggaraan pelayanan public

6- Ranperda tentang penyelenggaraan, pengelolaan perpustakaan dan museum

7- Ranperda tentang  penyelenggaraan kearsipan.

Sidang paripurna dihadiri segenap anggota dewan, unsur Forkopimda Langkat, para Assisten dan Staf Ahli Bupati Langkat, para Insan Pers dan LSM serta hadirin lainnya.(amri/mm)

Komentar

News Feed