Jaksa Garda Desa Mengawal Penyaluran Dana Desa

LANGKAT - Sekdakab Langkat H Indra Salahuddin sosialisasi pencanangan Jaksa Garda Desa Kabupaten Langkat tahun 2019. Sosialisasi digelar Kejaksan Negri Langkat bekerjasama dengan Dinas PMD Langkat, di ruang pola kantor bupati, Senin (15/4/2019).

Indra Salahuddin mengapresiasi terlaksananya program ini, dan berharap para Kades untuk mengikuti program ini dengan baik, sehingga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Upaya pencegahan pengawasan dana penanganan permasalahan DD maupun ADD,  perlu dilakukan secara intensif agar tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa semakin tinggi.

Sekda meminta agar dokumen perencanaan yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran (APB DESA) disusun dan dipersiapkan dengan baik. "Sebagai pengendalian dini dalam pengelolaan keuangan di masing-masing sesa,"katanya.

Saat ini, sambung Sekda prioritas utama pemerintah terkait Dana  Desa,  untuk peningkatan penyaluran DD mulai dari KPPN sampai ke Rekening Kas Desa (RKD)  dan menekan tingkat kebocoran atau penyalahgunaan DD.

"Saya minta kepada OPD terkait maupun kecamatan, agar meningkatkan fasilitasinya kepada Desa, terutama yang berkenaan dengan penyiapan dokumen-dokumen dalam penyaluran DD sesuai tahapanya dalam peraturan UU," tegasnya.

Sementara itu, Kajari Langkat Wahyu Syah Brudin menjelaskanJaksa Garda Desa bukan bentuk intervensi terkait pengelolaan DD, namun berperan memberikan kontribusi kepada Desa  agar tersalurkan dengan baik dan benar.

"Ini tindak lanjut dari MoU Kementerian Desa dengan Kejaksaan Agung, yang sudah terlaksana pada Maret tahun 2018 lalu di Jakarta," jelasnya.

Untuk sosialisasi, kata Kajari, tentang pengawalan, penyaluran dan pemanfaatan DD di Medan, telah dilaksanakan oleh Jaksa Agung  Intelijen dengan pejabat Kementerian Desa pada Maret 2019. "Sedangkan secara umum, acara sosialisasi ini telah dilaksanakan dibeberapa Kabupaten di Sumut," ujarnya.

Kasi Intel Kajari Langkat Ibrahim Ali SH MH mengatakan, Kementerian Desa berharap kepada Kejagung beserta jajaran melalui tupoksi bidang intelijen dapat mengawal pemanfaatan dan penyaluran DD, di wilayah tugasnya masing-masing.

"Pemerintah berharap pengalokasian DD maupun ADD disalurkan secara benar  agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa," terangnya.

Turut hadir para Asisten dan Staf Ahli Bupati para kepala OPD Pemkab Langkat terkait, Plt Kadis PMD Langkat Musti,  Sekdis PMD Langkat M Mirza, Kabid Pemerintahan Desa Misliadi dan Kades se Langkat.(mm)

Penulis: Amri
Editor: Redaksi

Baca Juga