Menuju Masyarakat Aman, Sehat dan Produktif, Pemkab Langkat Terbitkan Perbup COVID-19

Kadis Kominfo Langkat H.Syahmadi. (Foto/Diskominfo)

LANGKAT – Untuk menciptakan masyarakat yang sehat, aman dan produktif di tengah pandemi COVID-19, Bupati Langkat Terbut Rencana PA mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 39 tahun 2020, tanggal 22 September 2020, tentang.

tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan pengendalian COVID-19.

Kepala Humas Satgas COVID-19 Langkat, H. Syahmadi mengatakan, Perbup ini disusun berdasarkan  Instruksi Presiden No: 6 tahun 2020 serta Instruksi Mendagri  No: 4 tahun 2020, tentang pedoman teknis peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pada Perbup nomor 39 tahun 2020, pada Bab II Pasal 2, juga ditegaskan bahwa maskud dan tujuan Perbup untuk menciptakan masyarakat aman, sehat dan produktif serta  meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran COVID-19.

Selain itu, juga mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan dan terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

"Upaya penanganan covid 19 ini melibatkan semua lapisan masyarakat, TNI/Polri dan pihak lainnya," tegas Syahmadi.

Perbup nomor 39 Tahun 2020: 

Bab I  tentang ketentuan umum, terdiri dari pasal 1 dengan 15 ayat. Bab II tentang maksud dan tujuan terdiri dari pasal 2 dan pasal 3. Bab III dilengkapi dengan penjelasan pelaksanaan protokol kesehatan, dijelaskan pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6.

Serta dilengkapi saksi administrasi, terdapat di Bab IV dijelaskan pada pasal 7 sampai pasal 10. Pasal 7 ayat 1, dijelaskan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 4, diberikan saksi administrasi berupa, teguran lisan, larangan untuk memasuki lokasi kegiatan masyarakat , atau pelaksanaan kerja sosial difasilitas umum pada lokasi pelanggaran.

Untuk Bab V penjelasan tentang partisipasi masyarakat terdiri pasal 11. Bab VI tentang sosialisasi, dipaparkan pada pasal 12. Sedangkan Bab VII tentang monitoring dan evaluasi, di pasal 13. Bab VIII tentang pendanaan di pasal 14 dan Bab IX tentang ketentuan  penutup, di pasal 15.