Pemkab Langkat Ikuti  FGD PI Bersama SKK Migas

Plh. Sekdakab Langkat Musti Sitepu mengikuti FGD Participating Interest (PI) 10% bersama SKK Migas di ruang LCC Kantor Bupati Langkat, Stabat, Rabu (18/11/2020). (foto/Diskominfo)

LANGKAT - Pemerintah Kabupaten Langkat mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Participating Interest (PI) 10% Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), melalui zoom vidcon di ruang LCC Kantor Bupati Langkat, Stabat, Rabu (18/11/2020).

Dari Langkat langsung dipimpin Plh. Sekdakab Langkat  Musti Sitepu, mewakili Bupati Langkat Terbit Rencana PA, didampingin Asisten II Eksbangsos H Hermansyah, Kadis Pendapatan Muliyani S, Kepala BPKAD M Iskandarsyah dan Kabag Hukum Alimat Tarigan.

Kegiatan dibuka kepala SSK Migas Dwi Sutjipto yang menjelaskan tujuan utama participacing interest 10% untuk meningkatkan peran di sektor migas.

Dwi berharap dukungan dan sinergi dari pemangku kepentingan atau stakeholder, terutama terkait konsistensi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, guna mendorong perubahan di internal.

"Kami berharap visi SKK Migas ini menjadi visi nasional yang dapat didukung seluruh pihak sehingga mimpi produksi 1 juta barel minyak di tahun 2030 dapat kita capai," ujarnya.

Bahkan saat ini, sambungnya, daerah bisa memanfaatkan pengelolaan migas sebagai sumber penghasilan daerah atau PAD. Namun jika sumber daya migas telah habis, daerah harus mampu menyiapkan alternatif pengganti dalam peningkatan PAD.

Sementara, Musti menyampaikan, kegiatan ini membahas kebijakan daerah untuk menentukan kontraktor atau BUMD dalam pengerjaan migas. Guna menjawab tantangan dan peluang pelaksanaan participating interest 10%, untuk mendukung kelancaran operasi dan target 1juta BOPD di tahun 2030.

Namun pengerjaannya, harus tetap mengikuti aturan, yakni  lokasi lapangan migas yang berada di wilayahnya, berjarak  kurang dari 12 mil laut di daerah tersebut.

Kemudian, untuk penentuan kontraktor pengelolaan participating Interest 10%, di ambil alih oleh migas pusat dalam penentuan kontraktor pengelolaan migas.