Pemkab Langkat Terima DIPA-TKDD  TA 2021  Rp1,8 Triliun

Bupati Langkat Terbit Rencana PA menerima DIPA Tahun 2021 dari Pemerintah Pusat yang diserahkan Pemprov Sumut. (Foto: MEDANmerdeka/Ist)

MEDAN - Pemerintah Kabupaten Langkat menerima dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021, sebesar Rp.1,8 Triliun lebih dari Pemerintah Pusat.

Dokumen DIPA-TKDD TA 2021 diserahkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi kepada Bupati Langkat Terbit Renca PA dan kepala daerah se-Sumut, di pendopo rumah dinas gubernur di Medan, Jumat (27/11/2020).

Total alokasi dana yang ditransfer ke Langkat dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.824.202.664.000, terdiri dari Dana Perimbangan Rp1.610.942.915.000. dan Dana Insentif Daerah yang berupa Dana Desa sebesar Rp 213.259.749.000.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum sebesar Rp1.251.624.601.000. dan Dana Transfer Khusus sebesar Rp359.318.314.000.

Bupati Terbit Rencana mengatakan, segera menggunakan dana tersebut untuk percepatan pembangunan, sesuai intruksi Presiden dan Gubernur Sumatera Utara.

"Kami akan segera mengunakan dana ini, agar percepatan pembangunan segera dirasakan masyarakat Langkat di situasi yang serba sulit ini, sehingga roda ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat yang sebelumnya tidak stabil selama masa covid ini, segera pulih kembali," ungkapnya.

Sambung Bupati, Pemkab Langkat akan berupaya semaksimal mungkin menggerakkan sekaligus meningkatkan roda perekonomian masyarakat, baik dengan menggunakan DIPA dan TKDD, juga potensi serta sumber lainnya.

Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi menjelaskan, reformasi anggaran memegang prinsip cermat, efektif dan efisien dengan cara membelanjakannya untuk kepentingan rakyat, serta tugas utama pemerintah membantunya. Karena itu, dorongan percepatan pembangunan oleh negara di masa pandemi menjadi penggerak utama saat ekonomi lesu.

“Jadi dari awal (Desember 2020), harus disiapkan administrasinya. Sehingga di Januari (2021), proyek sudah bisa dikerjakan. Karena rakyat butuh uang segar saat ini. Mereka sangat berharap dari APBD, sebab pendapatan dari yang lain masih sulit,” katanya.

Gubernur menekankan tiga hal terkait antisipasi dampak dari masalah pandemi yang menimpa dunia saat ini. Yakni pertama soal kesehatan rakyat, meskipun secara statistik cenderung turun dalam periode beberapa pekan terakhir. Sebab tindakan antisipatif harus terus dilakukan karena penyebaran virus belum selesai.

Kedua, dari sekian banyak pembatasan dan kelambatan ekonomi yang bersifat global, berpengaruh langsung ke wilayah kita. Jadi kita harus mensiasati, tetapi tetap mengacu pada regulasi. Jangan kita memanfaatkan kondisi (pandemi) ini untuk merugikan negara, dengan memperkaya diri dan memperkaya orang lain.

Sementara pesan ketiga, adalah sensitifitas akibat dampak kesehatan dan ekonomi bagi kehidupan sosial masyarakat. Menurut Gubernur, ada kecenderungan rasa jenuh yang dialami warga. Sebab perekonomian yang melambat, membuat pendapatan rakyat semakin tidak menentu, sehingga berpotensi memunculkan konflik.

“Kita tetap fokus kepada perbaikan. Ini tugas kita bersama, lakukan yang terbaik untuk rakyat,” sebutnya.