Organda Protes, Taksi Online Bandara KNIA “Bonceng Plat Hitam”

DELISERDANG - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menuntut agar taksi online (Grabcar Airport atau Grab Bandara) yang akan diresmikan oleh Menteri Perhubungan diminta untuk dikaji ulang terkait operasionalnya di Bandara Internasional Kualanamu (KNIA), Deliserdang.

Ketua Angkutan Sewa Khusus (ASK) Organda Mebidangro (Medan-Binjai-Deliserdang-Karo) Frans Simbolon didampingi Ketua Organda Medan Mont Gomery Munthe, mengatakan, MoU dinilai menyalahi peraturan.

“Seharusnya yang dilengkapi aplikasi angkutan taksi pemadu moda konvensional berplat kuning, tapi kenapa menjadi yang plat hitam. Ini sudah disalah gunakan,” tegasnya, Kamis (11/7/2019).

Hal dikatakan mareka karena angkutan pemadu moda resmi di Bandara penghasilannya tidak memadai lagi. "Itu dikarenakan maraknya angkutan liar di bandara, termasuk angkutan online plat hitam," katanya.

Dalam MoU PT Angkasa Pura (AP) II Bandara Kualanamu dengan Perusahaan Aplikasi Grab dan Vendor sebagai pengelola angkutan taksi bandara berbunyi memfasilitasi angkutan taksi resmi bandara plat kuning dengan akses aplikasi Grab dengan jumlah kuota yang disepakati 344 unit kendaraan taksi resmi bandara.

"Namun pelaksanaan MoU sepertinya disalahgunakan vendor dan Grab dimana taksi resmi bandara plat kuning yang difasilitasi dengan aplikasi masih berjumlah 86 unit dari jumlah 344 unit. Kemudian sisanya Grab membonceng angkutan online plat hitam difasilitasi aplikasi Grab Bandara. Inilah yang menjadi biang kegaduhan dan merugikan sopir sopir taksi resmi bandara," tegasnya.

Menurutnya, angkutan berplat hitam itu melanggar peraturan angkutan online atau angkutan sewa khusus. "Kan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018. Dimana angkutan sewa khusus atau angkutan online hanya bisa beroperasi kalau dia punya ijin penyelengaraan angkutan sewa khusus (KPS). Disetiap angkutan itu harus dilengkapi kartu pengawasan dari Dinas Perhubungan Provinsi, mereka yang keluarkan," terangnya.

Untuk itu, Organda minta MoU dibatalkan dan dikaji ulang. Hal itu sesuai dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sumatera Utara (Sumut) pada Senin (8/7/2019) yang memutuskan akan menggelar rapat lagi membahas persoalan tersebut dan memanggil semua pihak terkait untuk mencari solusi. Pihak AP II sama sekali tidak memberitahukan rencana MoU Taksi Bandara yang akan diresmikan.

Penulis: Rasum Santarwi
Editor: Redaksi

Baca Juga