Alih Fungsi Kawasan Bangun Dolok Diduga Gunakan SKT

Poldasu Usut Penyebab Longsor Sibaganding

SIMALUNGUN - Longsor yang terus menerus terjadi di dekat kawasan hutan Sibaganding,Kecamatan Girang Sipangan Bolon diduga kuat salah satu penyebabnya adalah pengalihan fungsi hutan menjadi kawasan pertanian dan pemukiman di sekitar perbukitan Bangun Dolok.

Informasi yang diperoleh,Kamis (17/1/2109), sudah puluhan alas hak pemanfaatan tanah seperti surat keterangan tanah (SKT) yang diterbitkan oleh pemerintah kecamatan Girang Sipanganbolon pada tahun 2018 lalu yang dijadikan dasar para pihak.

Akibat adanya alas hak pemanfaatan tersebut, kawasan hutan di bukit Bangun Dolok dijadikan pengalihan fungsi menjadi kawasan pertanian dan pemukiman,dengan menebangi pohon yang selama ini berfungsi sebagai pengikat tanah dan mengurangi laju air di atas permukaan tanah sehingga tidak terjadi longsor.

Sekretaris camat Girang Sipanganbolon,Feri Doni Sinaga yang dikonfirmasi terkait adanya SKT yang diterbitkan dalam kawasan hutan di Bangun Dolok,Sibaganding mengaku tidak mengetahuinya. "Saya tidak tahu terkait penerbitan SKT di kawasan perbukitan Bangun Dolok,karena baru saya jadi Sekcam," kata Doni.

Pemerhati lingkungan dari Aspirasi Karya Rimba Lestari (AKARI) Saor Parulian membenarkan jika pengalihan fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman menjadi salah satu penyebab longsor akibat penebangan pohon.

"Sudah tentu pohon di atas areal yang akan dijadikan lahan pertanian atau pemukiman ditebang,sehingga tidak ada lagi pengingat tanah atau penopangnya yang menjadi salah satu penyebab longsor," kata Saor.

Sebelumnya pihak Poldasu,Rabu (16/1/2109) sudah turun ke perbukitan Bangun Dolok, untuk mengusut ada tidaknya penebangan hutan yang menjadi penyebab terjadinya longsor sejak Desember 2108 lalu hingga Januari 2019 ini.

Saat meninjau kawasan Sibaganding Kepala Subdit Ditreskrimsus Poldasu AKBP Herzoni Saragih mengatakan kehadiran pihaknya di kawasan perbukitan Bangun Dolok merupakan instruksi Kapoldasu untuk memastikan adanya tidaknya penebangan kawasan hutan yang menjadi penyebab longsor di jembatan Siduadua yang sudah berulang kali terjadi.

"Jika memang ada indikasi penebangan liar pelakunya akan dikenai pidana," kata Herzoni