DPRD Sergai Heran, HGU PT SRA Sudah Habis Sejak Tahun 2013

DPRD Sergai menggelar RDP dengan PTS SRA dan masyarakat membahas HGU dan jalan lintas warga Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Sergai. (Foto:MEDANmerdeka/Rasum)

SERGAI – Ketua DPRD Sergai M.Riski Ramadhan Hasibuan memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama, pemerintah daerah, BPN dan masyarakat Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Selasa (17/3/2020).

Sebagaimana diketahui, RDP DPRD Sergai menindaklanjuti laporan masyarakat ke Komisi VIII DPR RI, M Husni yang kemudian diteruskan ke DPRD dan Pemkab Sergai terkait sengketa dengan PT Sri Rahayu Agung (SRA).

Dalam laporan ini, masyarakat desa kecewa atas sikap perkebunan yang menutup akses jalan masyarakat Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih.

Dalam pertemuan ini Ketua DPRD M.Riski didampingi Ketua Fraksi Gerindra, Ramadhan Hasibuan,dalam pertemuan ini mengaku kecewa dengan sikap PT SRA yang tidak memberikan akses jalan kepada warga desa.

Berdasarkan hasil musyawarah, DPRD, pemerintah daerah dan BPN, maka akan dilakukan pengukuran ulang atas HGU PT SRA. “Langkah ini harus dilakukan sehingga pemerintah daerah akan mendata ulang asset-aset pemerintah yang ada di kawasan ini,” kata Riski.

Namun dar data Kepala BPN Sergai, I Wayan Suada, HGU PT SRA yang berlokasi di Desa Kotarih Baru sudah berakhir 31 Desember 2013 lalu. Namun PT SRA melakukan perpanjangan HGU ke Kanwil BPN Sumut, namun belum juga keluar.

Bahkan, menurut warga Jumingan, dalam HGU PT SRA terdapat 86 hektare lahan masyarakat yang hingga kini belum diselesaikan ganti ruginya.

"Kami hanya rakyat kecil, dan sudah lebih 20 tahun memperjuangkan tanah ini. Hingga sekarang belum juga dituntaskan". Kami berharap dengan Pimpinan DPRD Sergai sekarang masalah ini dapat dituntaskan," tegas Jumingan.

Persoalan PT SRA kata Ketua DPRD Sergai M.Riski akan menjadi agenda penting dan akan dilakukan RDP susulan dengan menghadirkan BPN Sumut dan PT SRA, warga dan Pemkab Sergai.

“Aneh aja, knapa perusahaan SRA bisa HGU nya habis bertahun-tahun dan juga sengketa lahan dengan masyarakat yang hingga kini tidak kunjung selesai. Untuk itu agenda susulan RDP kita susun hingga hak-hak masyarakat terselesaikan dengan baik,” kata Riski.

Komentar

Loading...