Soekirman Awasi Dana Desa dengan Aplikasi Siskeudes

Medanmerdeka.com – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) sudah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dibentuk BPKP. Sistem ini akan mempermudah pemerintah desa mengelola keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Hal ini ditegaskan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, Kamis (24/8/2017) dalam Sosialisasi Dana Desa dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) tahun 2017 bertempat di Aula Sultan Serdang Komplek kantor Bupati di Sei Rampah.

Hadir dalam acara ini, Plh Kajari Yuliana Sagala,SH,MH, beserta Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), Wakil Bupati (Wabup) Darma Wijaya, Asisten Pemerintahan Umum Drs. Ramses Tambunan, M.Si, Staf Ahli Bupati Surian Syahrizal, SH dan Drs.H.Nasrul Aziz Siregar, Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa se-Sergai serta sejumlah pelaksana teknis pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam kesempatan itu, Soekirman berpesan supaya para Kades dan Kejaksaan sebagai pengacara negara untuk sama-sama mempelajari dan memaahami hukum guna menghindari diri  dari jeratan hukuman.

“Hari ini seluruh Kades duduk bersama dengan Kejaksaan karena kegiatan digelar secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka sosialisasi ini.  Semua yang diundang termasuk para Kades dimaksudkan agar tidak terjadi kesimpangsiuran penerimaan dan penyampaian informasi terkait penggunaan dana desa, karena Kades sebagai penanggungjawab pengguna dana,” tegas Soekirman.

Dengan penerapan aplikasi Siskeudes diharapkan persoalan hukum yang mungkin terjadi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir. Selain itu Pemkab Sergai pada tahun 2017 sudah mempunyai tenaga ahli sebanyak 6 (enam) orang, pendamping desa sebanyak 34 orang dan pendamping lokal desa sebanyak 40 orang dengan tugas pokok mengawal implementasi UU Desa, kata Bupati.

Dalam kesempatan itu, Plh. Kajari Sergai Yuliana Sagala mengatakan,  bahwa sosialisasi yang digelar TP4D oleh Kejaksaan Negeri Sergai  bertujuan memberikan pemahaman tentang keberadaan TP4D, dimana desa dapat mengajukan permohonan pengawalan dan pengamanan penggunaan dana desa ke TP4D, hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan kegiatan dana desa tetap sesuai koridor.

Dan, pelaksanaan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Jaksa Agung Muda Intelijen agar dana desa di seluruh Indonesia tepat sasaran melalui program TP4D, terutama mengantisipasi kesalahan pengelolaan dana desa baik penyaluran, pengawasan dan realisasi dari pemanfaatan dana desa tersebut,” jelas Yuliana. (amri/mm)