DPRD Tapsel Setujui Ranperda Pelaksanaan APBD 2019 Jadi Perda

TAPSEL - DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2019, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada sidang paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (15/6/2020) kemarin.

Persetujuan ini ditindak lanjuti dengan Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan Dewan dengan nomor 170/3/KPTS/2020 dan No. 188.45/284/KPTS/2020,  tentang Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019.

Dimana, realisasi anggaran tahun 2019 adalah, pendapatan Rp1.470.737.329.892,03, dan Belanja dan Transfer Rp1.463.791.932.223,89,  Surplus/defisit sebesar Rp6.945.397.668,14.

Kemudian, pembiayaan untuk penerimaan Rp117.550.699.893,48, Pengeluaran Rp19.003.909.961,00. Sehingga ada surplus/defisit menjadi Rp98.546.789.932,48.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Tapsel Husin Sogot Simatupang didampingi Wakil Ketua Borkat dan dihadiri Wakil Bupati Tapsel, H. Aswin Efendi Siregar, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Parulian Nasution, para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, Kabag dan Camat se-Tapsel.

Pada penyampaian pendapat akhir 7 Fraksi DPRD melalui Komisi A, B dan C terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 menyampaikan berbagai pendapat dan masukan dan sekaligus menerima serta menyetujui Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati Tapsel H. Syahrul M Pasaribu mengatakan, setelah kami mendengar dan mencermati berbagai saran dan pendapat serta sekaligus pengambilan keputusan bersama sebagaimana telah dilakukan penandatanganan bersama, tentu ini menjadi suatu masukan yang baik bagi eksekutif untuk melakukan perbaikan ke depan dan juga menjadi pertimbangan kepada kami untuk diputuskan dan menjadi kebijakan bersama sebagaimana diatur didalam regulasi yang berlaku utamanya didalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu semangat dan prinsip Pengeleloan Keuangan Daerah yang Akuntable harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dan terhadap persetujuan bersama Ranperda tersebut, segera disampaikan ke Gubernur untuk dievaluasi dan semoga dapat segera direspon untuk dapat ditindaklanjuti dan ditetapkan menjadi Perda.

Komentar

Loading...