Pertambangan di Sumut Ciptakan Kerusakan Lingkungan

Medanmerdeka.com – Aktivitas pertambangan di Sumatera Utara (Sumut)  ditengarai menciptakan dampak pencemaran lingkungan. Yayasan Leuser Lestari (YLL) mendesak pemerintah melakukan pengkajian ulang dan pengawasan terhadap operasional perusahaan pertambangan di daerah ini.

“Sekarang kita lihat, pertambangan di Indonesia maupun di Sumut menyalah. Pengawasan itu, tidak dilakukan,” kata Direktur YLL Dony Saputra kepada wartawan di Medan, Kamis (8/11/2018).

‎Dony menjelaskan sejarah keberadaan tambang, yang diduga melakukan perusakan lingkungan berawal dari tahun 1960-an. Saat terjadi keterpurukan ekonomi di Indonesia membuat pemerintah mengizinkan asing untuk melakukan penambangan dan perkebunan di Tanah Air, termasuk di Sumut.

“Kebijakan tersebut, tidak disertai dengan pengawasan yang baik dalam segala aspek, baik itu pengawasan izin hingga pengawasan dampak lingkungan sendiri,” katanya.

Dony menyebut, dalam catatan mereka di Sumut sendiri perusahaan pertambangan yang beroperasi seperti perusahaan tambang emas di Batangtoru di Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang dinilai sangat tidak memikirkan dampak lingkungan bagi kelangsungan lingkungan yang sehat bagi masyarakat sekitar.

“Semuanya dalam kajian kami dan NGO. Hasilnya, semua pertambangan selalu merusak lingkungan dalam sistem pengelolaannya. Misalnya, Martabe sedang berjalan, pembukaan lahan tidak diawasi dengan baik,” jelas Dony.

Meski dalam pengembangan pertambangan dengan menggunakan teknologi canggih. Namun, Dony mengatakan dampak negatif dihasilkan juga sama saja, tetap merugikan lingkungan.

“Dengan teknologi tinggi, dalam faktanya tidak berjalan dengan baik dengan pencemaran lingkungan,” kata Dony.

Ia menyebutkan kerusakan lingkungan di Sumut disebabkan petambangan yang terus beroperasi membuat lingkungan di daerah ini sangat memprihatinkan. Belum lagi, dampak sosial yang tercipta di tengah masyarakat. Karena, kondisi lingkungan kritis membuat masyarakat menjadi korban bencana alam.

Dony menjelaskan berbicara pertambangan, bukan di tingkat daerah. Namun di tingkat nasional. Karena, perizinan dan pengawasan adanya di Pemerintah Pusat. Sementara Pemerintah Daerah tidak berdaya untuk melakukan pengawasan perusahaan tambang yang beroperasi di Sumut ini.

“Yang terjadi di Sumut mencerminkan potret keseluruhan di Indonesia. Karena, berbicara pertambangan. Tidak berbicara daerah. Tapi, nasional. Karena proses izin di tingkat pusat, pengawasan ditingkat pusat. Jadinya, daerah tidak memiliki kekuatan untuk mengawasi itu,” tutur Dony.

Ia menambahkan Pemerintah harus melihat kerugian alam atas tambang itu. Bukan mencari keuntungan saja. Bila tidak dilakukan pengawasan dengan baik. Dony yakin Sumut akan dilanda bencana alam akibat perusakan lingkungan yang terus terjadi.

“Dampak lingkungan yang sangat berdampak. Berkaca dari Freeport. Aktivitas pertambangan berjalan, aktivitas pencemaran lingkungan terus berjalan juga,” katanya.(zt/mm)

Comment