oleh

Polres Sidimpuan & PWI Tabagsel Komitmen Tolak Hoax

Medanmerdeka.com – Polres Padangsidimpuan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tabagsel komit menolak pemberitaan bohong (hoax). Hal ini ditegaskan dalam coffe morning, Selasa (10/8/2018) di aulan Mapolres.

Hadir dalam acara itu, Kapolres Kota Padangsidimpuan AKBP Hilman Wijaya S.IK, Ketua PWI Tabagsel Hairul Iman Hasibuan M.IKom, para Kasat, Kabag dan jajaran pengurus dan anggota PWI Tabagsel. Kapolres AKBP P.Sidimpuan AKBP Hilman Wijaya S.IK mengungkapkan, sudah mengenal lama organisasi PWI sebagai wadah tertua dan terbesar di Indonesia.

“Sebuah kebanggan bagi kami bisa menerima kunjungan pengurus dan anggota PWI Tabagsel di Mapolres Padangsidimpuan,”ujarnya.Peran media khususnya yang tergabung dalam PWI sangat besar dalam mendukung program kepolisian dalam menegakkan subremasi hukum.

Pers sebagai sosial kontrol punya peranan penting dalam mendukung kinerja kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Dikatakan, belakangan ini, masalah utama yang kerap muncul dan menggangu kondusifitas masyarakat adalah beredarnya sejumlah berita bohong (hoax).

“Berita dan informasi hoax harus diberantas, PWI sebagai wadah tertua dan terbesar tentu punya andil dalam memberantasnya. Kita bersama berharap hubungan sinargitas PWI Tabagsel dengan Polres Padangsidimpuan dapat terus ditingkatkan,” tegasnya.

Sementara Ketua PWI Tabagsel Hairul Iman Hasibuan M.IKom dalam sambutannya mengungkapkan, apresiasi atas hubungam baik yang terjalin selama ini.Disisi lain, Iman juga memaparkan seputar organisasi sejarah dan kontribusi PWI mulai kemerdekaan hingga dibukanya kran kebebasan pers diera reformasi.

“PWI berdiri 9 Februari 1946 dan menjadi wadah wartawan satu-satunya hingga era reformasi tahun 1998, banyak sudah kontribusi dalam mempertahankan NKRI,”tuturnya.Saat ini, pasca dibukanya kebebasan pers 1998, perusahaan dan organisasi pers menjamur meski berdampak negatif pada identitas wartawan sesungguhnya.

Kebebasan pers menjadi kebablasan, sehingga dibuatlah aturan atau regulasi profesi wartawan oleh dewan pers yang diatur dalam UU 40 Tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.

Lebih lanjut Iman mengatakan, ada sejumlah program utama dewan pers dan PWI dalam mengembalikan khittah pers yang profesional, salah satunya Uji Kopetensi Wartawan (UKW) , sertifikasi perusahaan dan organisasi.

Dari data dewan pers yang bisa diakses melalui internet baru tiga wadah wartawan yang lolos verifikasi yaitu PWI, AJI dan IJTI sedangkan wartawan yang lolos UKW di Tabagsel baru mencapai sekitar 60 hingga 70 orang, padahal lebih seribuan  terdaftar di humas pemerintah se-Tabagsel, ini kondisi yang cukup riskan.(thoriq/mm)

Komentar

News Feed