Wabup Tapsel Sampaikan Pengantar Nota Keuangan R.APBD TA. 2019

Medanmerdeka.com  – Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Aswin Efendi Siregar menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) Tahun Anggaran 2019, pada Sidang Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD H. Rahmat Nasution didampingi Wakil Ketua Husin Sogot Simatupang, di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok, Senin (26/11/2018).

Wakil Bupati Tapsel H.Aswin Efendi Siregar pada pengantar Nota Keuangan Ranperda APBD TA 2019 ini menjelaskan bahwa tahapan-tahapan tersebut telah kita lalui sebagaimana telah disepakatinya KUA-PPAS TA. 2019 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Tapsel pada hari Senin tanggal 26 November 2018 yang lalu. Penyusunan Ranperda tentang APBD TA. 2019 telah dilakukan penyesuaian dengan rincian transfer ke daerah dan dana desa pada laman web resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI yang mengakibatkan  penyesuaian dan pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Sedangkan asumsi anggaran pendapatan asli daerah dan anggaran yang berasal dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih mengacu kepada hasil evaluasi dan analisa terhadap kondisi dan potensi sumber pendapatan daerah sampai dengan bulan Oktober TA. 2018, sehubungan dengan surat Dirjen Perimbangan Keuangan No. S-594/PK/2018 tanggal 1 November 2018 bahwa rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa kiranya dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan APBD TA. 2019 sambil menunggu ditetapkannya Perpres mengenai rincian APBD TA. 2019.

Oleh karena itu anggaran pendapatan daerah tahun 2019 direncakan sebesar Rp. 1.444.282.698.842,00 yang bersumber dari, pendapatan asli daerah sebesar Rp. 138.751.607.368,00 yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp. 45.081.686.000,00, retribusi daerah sebesar Rp. 14.653.658.650,00, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 62.298.866.718,00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 16.780.396.000,00.

Adapun untuk dana perimbangan sebesar Rp. 1.004.108.349.000,00 yang terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 151.764.126.000,00, dana alokasi umum (dau) sebesar Rp. 673.314.229.000,00, dana alokasi khusus (dak) sebesar Rp. 179.029.994.000,00 sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 301.422.742.474,00 yang terdiri dari pendapatan hibah sebesar Rp. 65.567.899.300,00, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 44.439.617.935,00, dana penyesuaian dan otonomi khusus (DID) sebesar Rp. 23.132.664.000,00, dana desa sebesar Rp. 167.751.279.000,00 dan bonus produksi dari pengusahaan panas bumi sebesar Rp. 531.282.239,00.

Comment