oleh

YEL Dukung Proyek PLTA Batangtoru Tapsel

“Solusi yang terbaik untuk mengatasi ini adalah membangun pembangkit baru yang menggunakan sumber energi yang terbarukan, termasuk PLTA Batangtoru,” kata Sofyan Tan, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Medanmerdeka.com – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru di Tapanuli Selatan merupakan salah satu cara mengoptimalkan potensi kekayaan alam Sumatera Utara untuk kesejahteraaan masyarakat banyak melalui listrik. Namun demikian, aspek lingkungan harus menjadi prioritas utama pengelola.

Hal ini disampaikan Ketua Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) Sofyan Tan dalam keterangan tertulis, Minggu (23/9/2018).  Pembangunan PLTA Batangtoru, kata Sofyan, harus dilihat dalam perspektif kebutuhan jangka panjang.

Situasi saat ini, sebenarnya Sumut kekurangan listrik karena pembangkit listrik yang ada sering mengalami kerusakan. Dibutuhkan pembangkit baru guna memenuhi kebutuhan energi di masa-masa mendatang.

PLTA Batang Toru merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional‎ Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke luar Pulau Jawa. Proyek ini menggunakan energi baru terbarukan yang menjadi perhatian utama Presiden Jokowi dan Wapres Kalla berkaitan mengantisipasi perubahan iklim.

Pembangkit berteknologi canggih ini didesain irit lahan dengan hanya memanfaatkan badan sungai seluas 24 hektare (ha) dan lahan tambahan di lereng yang sangat curam seluas 66 ha sebagai kolam harian untuk menampung air. PLTA Batang Toru sangat efisien dalam penggunaan lahan, terutama jika dibandingkan dengan Waduk Jatiluhur di Jawa Barat yang membutuhkan bendungan seluas 8.300 Ha untuk membangkitkan tenaga listrik berkapasitas 158 MW.

Dikatakannya, pembangkit listrik yang aman adalah pembangkit yang menggunakan sekecil mungkin sumber energi yang tidak terbarukan, bukan menggunakan bahan bakar minyak atau batubara.”Pakai batubara, pakai BBM, dan sebagainya, itu kan pasti pencemaran lingkungan juga. dan biayanya tinggi,” kata Sofyan.

Kemudian, kata Sofyan lagi, energi tersebut menjadi tidak bisa diperbaharukan, dan mahal. Jika kurs dollar AS naik, harga BBM juga ikut naik sehingga membebani dari sisi biaya operasional pembangkit dan menguras devisa negara karena biaya impor meningkat. Jika menggunakan sumber energi baru dan terbarukan, maka nilai itu konsisten. Awalnya investasi memang mahal, tetapi selanjutnya bisa murah. Lagi pula memanfaatkan kekayaan alam dinilainya, memang sah-sah saja.

Hal utama dalam menggunakan sumber daya alam ini, jelas Sofyan, harus diselaraskan dengan upaya meminimalkan kerusakan hutan. Penggunaan terowongan air dalam operasional pembangkit guna menghindari kerusakan hutan, dinilai sebagai solusi yang pas.

“Kalau berupaya melalui terowongan, untuk air. Tentu tidak merusak hutan yang ada di atasnya. Dengan teknologi yang bagus, tentu bisa menghindari kerusakan itu,” tukas Sofyan.

Sofyan membandingkan contoh-contoh pembangunan di negara lain. Beberapa negara sengaja membangun terowongan untuk membuka jalan, ketimbang membuka hutan. Dengan cara itu, maka hutan tetap aja, terowongan tetap jalan.

“Tentu teknologi-teknologi tersebut sah-sah saja. Misalnya PLTA membangun itu, sah-sah saja. Tapi harus ingat bagaimana menyeimbangkan. Jangan sampai proyek yang punya nilai positif, menjadi negatif akibat tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Bagi kita, tidak melarang,” kata Sofyan, yang juga pendiri Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, sekolah formal yang mengedepankan nilai-nilai kebinekaan.

Masih kekurangan listrik

Disebutkan Sofyan lagi, dengan situasi Sumut yang masih kekurangan listrik, maka jika ada pihak yang mampu menyediakan suplai energi, dengan memanfaatkan energi yang terbarukan, seperti halnya PLTA Batangtoru, maka hal itu dipandang ideal. Sepanjang pembangunan itu harus mengedepankan sustainability, keberlanjutan lingkungan.

Masalah kemandirian listrik ini dipandang krusial. Saat ini situasi surplus listrik yang ada di Sumut karena adanya suplai dari pembangkit listrik terapung atau atau Marine Vessel Power Plant Onur Sultan asal Turki yang sandar di Belawan, sejak Juli 2017. Kapal ini beroperasi dengan dua bahan bakar, bahan bahar minyak (BBM) jenis heavy fuel oil (HFO) dan bahan bakar gas (BBG) dan memasok listrik berkapasitas 240 MW ke sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara.

Tetapi sewa kapal ini relatif mahal, itu sebabnya hanya akan disewa selama lima tahun. Pada saat sewa kapal pembangkit listrik itu berakhir tahun 2022, pembangkit-pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan sudah beroperasi secara bertahap, seperti PLTP Sorikmarapi dan PLTA Batangtoru.

Untuk menghindari beda pendapat yang lebih jauh terkait PLTA Batangtoru, Sofyan mengajak semua pemangku kepentingan duduk bersama untuk menyatukan persepsi tentang bagaimana meminimalkan dampak lingkungan.

“Duduk bersama bagaimana meminimalkan. Tentu tidak bisa kita katakan, oh ini tidak boleh dibangun. Daripada kalau dia bangun, misalnya penambangan emas, itu lebih parah (merusak lingkungan)” tukasnya.

Disebutkannya, saat ini teknologi semakin canggih, upaya meminimalisir dampak itu tentu bisa dilakukan dengan bantuan teknologi-teknologi tersebut, termasuk menggunakan terowongan air untuk mengalirkan air ke turbin.

“Kalau misalnya itu adalah jalan keluar meminimalkan, dan bisa menurunkan biaya setiap produk dari listrik tersebut dan bisa menyejahterakan orang Sumut, saya kira sah-sah saja. Tapi harus duduk bersama, berbicara bersama, bagaimana meminimalkan, tapi bukan membatalkan,” tutup Sofyan.(amri/mm)

Komentar

News Feed