Libatkan Mantan Kades dan Putri Kandungnya

Proyek Rabat Beton Desa Empat Negeri Diduga Menyimpang Sedari Awal

Proyek rabat beton senilai nilai Rp590 juta di Desa Empat Negeri, Kecamatan Datuk Limapuluh, Kabupaten Batubara, sedari awal diduga sudah bermasalah. (foto:mm/zein)

BATUBARA - Proyek rabat beton sepanjang 705 m dengan nilai Rp590 juta yang bersumber dari Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, di Desa Empat Negeri, Kecamatan Datuk Limapuluh, Kabupaten Batubara, sedari awal diduga sudah bermasalah.

Bahkan, pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai pelaksana pengerjaan ditengarai juga melanggar pedoman umum dan buku saku BKAD PISEW yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dalam buku saku BKAD disebutkan, kerjasama antar desa dalam kegiatan PISEW, masing-masing desa memiliki kepentingan yang sama dalam terwujudnya pembangunan infrastruktur dalam skala kawasan, dengan mengedepankan asas manfaat dan musyawarah untuk mufakat, demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam kawasan itu.

Oleh karena itu, masing-masing desa harus memiki keterwakilan dalam pengelolaan kerjasama ini. Kepala Desa (Kades) bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bermusyawarah menentukan perwakilan desa yang akan menghadiri musyawarah antar desa (MAD) pembentukan BKAD.

Perwakilan desa yang ditunjuk harus memenuhi unsurr Pemerintah Desa, Anggota BPD, Lembaga kemasyarakatan Desa, Lembaga Desa lainnya dan  tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadan gender.

Ketua BPD Desa Empat Negeri Rahmat Al Hudawi, yang ditemui mengaku sama sekali tidak dilibatkan mantan Kades Empar Negeri Suminah sewaktu pembentukan BKAD. Anehnya, justru pengurus BKAD diisi putri kandungnya berma Cintia Utami.

Bahkan, proyek senilai Rp590 juta yang pembangunannya dimulai 28 Agustus 2021, tak melibatkan Pj Kades Empat Negeri Erna Lumbanraja. Padahal, dalam buku saku BKAD Bab IV Pasal 6 ayat 1 (c) disebutkan PenanggungJawab adalah para Kepala Desa.

Hal ini kemudian diperkuat Pasal 6 ayat 4 disebutkan Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Desa (Kades) melalui Forum MAD.

Malah dalam kenyataan dilapangan, Suminah yang bukan lagi Kepala Desa Empat Negeri memegang peranan dalam pengadaan dan pekerjaan proyek senilai Rp590 Juta, tersebut.

Ketika dikonfirmasi di kantornya, Pj Kades Empat Negeri mengaku sama sekali tidak dilibatkan dalam pengerjaan proyek tersebut.

Demikian pula Camat Datuk Lima Puluh Zamzami Elwadif mengaku tidak mengetahui perkembangan pekerjaan proyek Pisew di Desa Empat Negeri.

"Saya tidak tahu perkembangannya. Saya memang pernah diberitahu Suminah ketika masih menjabat Kades bahwa akan ada proyek dari PUPR di desanya. Kemudian sebelum betakhir masa jabatannya, Suminah pernah mengajukan SK BKAD Desa Empat Negeri yang telah ditandatanganinya. Disitu saya hanya mengetahui saja," kata mantan Kabag Humas Setdakab Batubara.

Komentar

Loading...